ICW Ingatkan Pansel KPK Tak Berikan Kuota Khusus bagi Kepolisian dan Kejaksaan

Jumat, 5 Juli 2019 18:36 Reporter : Merdeka
ICW Ingatkan Pansel KPK Tak Berikan Kuota Khusus bagi Kepolisian dan Kejaksaan KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mendesak panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) agar tidak memberikan kuota tersendiri bagi para anggota Polri yang mendaftar sebagai Capim KPK.

"Panitia seleksi KPK tidak perlu memberikan kuota khusus terhadap anggota yang berasal dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan," katanya dalam acara diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Hal itu, kata Agus, demi menghindari atau meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di tubuh lembaga antirasuah itu.

"Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan," ujarnya.

Agus menambahkan, asumsi berkenaan dengan belum adanya anggota kepolisian yang menduduki kursi pimpinan KPK merupakan hal yang keliru. Pasalnya tidak ada amanat khusus untuk KPK agar menyediakan kuota khusus bagi Korps Bhayangkara tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 29 mengenai persyaratan menjadi pimpinan KPK, menurut Agus, tidak termuat adanya kriteria khusus agar pimpinan KPK dari Polri maupun Kejaksaan.

"Sehingga narasi yang selama ini berkembang mengenai perlu adanya pimpinan KPK dari kepolisian dan kejaksaan sungguh tidak tepat," tutupnya.

Selain itu, Agus meminta Pansel KPK untuk lebih selektif mencari tahu rekam jejak capim KPK dari unsur Kepolisian dan kejaksaan. Terlebih lagi integritas para capim dari kedua lembaga penegak hukum tersebut.

"Agar tidak adanya konflik kepentingan yang dimiliki oleh calon pimpinan yang berasal dari kepolisian atau kejaksaan ketika sedang menangani kasus korupsi ataupun persoalan internal di KPK," ujarnya.

Dia menambahkan, hal itu berkaca dari kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menimpa Irjen Pol Firli. Saat menjadi Deputi Penindakan KPK, Firli diketahui menemui Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang kala itu kapasitasnya menjadi saksi dalam kasus suap divestasi PT Newmont.

"Namun sayangnya, (pengusutan) pelanggaran kode etik Firli tidak tuntas bahkan yang bersangkutan (justru) dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan," ungkapnya.

Reporter: Yopie M
Sumber: Liputan6.com [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini