Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penelitian LP3ES Temukan Satu Akun Buzzer Politik Kantongi Sekitar Rp7 Juta per Bulan

Penelitian LP3ES Temukan Satu Akun Buzzer Politik Kantongi Sekitar Rp7 Juta per Bulan cegah hacker. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kata Buzzerkini kerap disebut dan menghiasi media sosial, dengan pengiringan sebuah isu di media sosial demi kepentingan kolompok tertentu hingga menjadi topik perbincangan, lantas siapakah mereka?

Menjawab hal itu, Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto menjelaskan bahwa buzzer atau kerap disebut sebagai pasukan cyber bertugas untuk menanipulasi opini publik di media sosial.

"Jadi kita menemukan yang disebut pasukan cyber, yaitu jaringan individu yang cair terdiri dari pendengung, buzzer, pesohor atau influencer, koordinator, dan pembuat konten yang bekerja sama untuk memanipulasi opini publik di media sosial," kata Wijayanto saat webinar yang disiarkan lewat channel youtube Sahabat ICW, Kamis (21/10).

Data tersebut berdasarkan hasil riset, LP3ES; Universitas Diponegoro; Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta; perusahaan analisis data Drone Emprit; University of Amsterdam; serta KITLV Leiden yang menemukan bahwa dari beberapa isu politik yang ada turut dipengaruhi peran buzzer.

"Dengan menyebarkan dan meningkatkan narasi dan interpretasi tertentu tentang masalah politik melalui Twitter, Facebook atau Instagram," ujarnya.

Semisal, tercatat masalah politik yang turut diramaikan buzzer diantaranya, Pemilihan Presiden 2019, New Normal 2020, Omnibus Law 2020, Pilkada Langsung 2020, hingga persoalan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kala itu sampai terjadi aksi demonstrasi dari sejumlah pihak.

Dan ternyata, Wijayanto mengungkap jika para pasukan cyber atau buzzer tersebut, mereka yang rata-rata terpelajar lulus S1 sampai S2 dengan rentang usia kisaran 45 tahun ke bawah (25-35 tahun). Data ini didapat dari hasil wawacara terhadap 78 orang yang bekerja sebagai buzzer.

"Mereka gadget minded, ada yang volunteer ada yang dibayar. Yang menarik adalah, untuk KPK ini kita menemukan ada pasukan cyber bayaran," kata Wijayanto.

"Nah dalam riset kita struktur organisasi dalam cyber ini ada pendengungnya atau yang disebut buzzer, pencipta konten, koordinator, pesohor atau influencer, ini hasil wawancara kita," lanjutnya.

Mereka, kara Wijayanto, memiliki tarif yang beragam untuk buzzer biasanya mendapat Rp50-Rp100.000 per akun yang setiap bulan bisa mengantongi kisaran Rp1-Rp7 juta. Sementara, pencipta konten biasa mendapat kurang lebih Rp4 juta.

Sementara untuk koordinator biasanya mendapat Rp200.000 setiap akun yang secara total mendapat Rp5-Rp15 juta. Terakhir untuk influencer atau pesohor bisa mengantongi sampai Rp20 juta atau imbalan non-tunai, seperti posisi komisaris, atau projek BUMN.

"Ini hasil yang kita, yang mau bercerita karena tidak semua informasi mau menceritakan berapa dia mendapatkan insentif dari sana," ujarnya.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkominfo: 92 Persen Kebisingan di Ruang Digital Ulah Buzzer

Menkominfo: 92 Persen Kebisingan di Ruang Digital Ulah Buzzer

Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri

Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri

Lebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas

Baca Selengkapnya
Tidak Terpengaruh Survei, Kaum Muda Banten Optimis Kemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Tidak Terpengaruh Survei, Kaum Muda Banten Optimis Kemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Gardu Ganjar dengan menggelar Pelatihan Konten Kreator bagi generasi muda.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Survei Litbang Kompas: 87,8% Masyarakat Puas Kinerja Polri

Survei Litbang Kompas: 87,8% Masyarakat Puas Kinerja Polri

Namun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.

Baca Selengkapnya
Survei CSIS: 52,2 Persen Pemilih Anies Puas dengan Kinerja Jokowi

Survei CSIS: 52,2 Persen Pemilih Anies Puas dengan Kinerja Jokowi

Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai angka 74 persen.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos

Survei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos

Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil

Baca Selengkapnya
Warga Indonesia Beli Gula & Kopi Jalan Kaki ke Malaysia, Prajurit TNI Langsung Memeriksanya 'Lain kali belanja di Indonesia Ya'

Warga Indonesia Beli Gula & Kopi Jalan Kaki ke Malaysia, Prajurit TNI Langsung Memeriksanya 'Lain kali belanja di Indonesia Ya'

Masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memilih belanja kebutuhan rumah tangga ke Malaysia dengan berjalan kaki.

Baca Selengkapnya
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik

Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik

Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka

Baca Selengkapnya