Ibu Kota Pindah, Anies Baswedan Tegaskan Pembangunan Jakarta Tak Otomatis Berhenti

Senin, 26 Agustus 2019 20:32 Reporter : Hari Ariyanti
Ibu Kota Pindah, Anies Baswedan Tegaskan Pembangunan Jakarta Tak Otomatis Berhenti Gubernur Anies Membuka Jakarta Art Week. ©2019 Merdeka.com/Paquta Laksmi/ magang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi perpindahan ibu kota negara. Provinsi yang dipilih adalah Kalimantan Timur. Ibu kota negara nantinya akan dipusatkan di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Meskipun ibu kota negara pindah, pemerintah pusat berjanji, pembangunan Jakarta akan tetap diprioritaskan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan proposal pembangunan Jakarta untuk 10 tahun ke depan. Bertajuk urban regeneration. Anggaran yang dibutuhkan Rp571 Triliun. Program ini pertama kali dimunculkan saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu.

"Jadi ibu kota, pusat pemerintahan memang direncanakan berada di Kalimantan Timur tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat. Ditargetkan sampai tahun 2030," jelas Anies di Stasiun MRT Istora Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/8) sore.

Menurut Anies, program ini telah mengantongi komitmen pendanaan dari pemerintah pusat. Sebelum presiden mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru, Jokowi dan Anies sempat mendiskusikan rencana pembangunan Jakarta.

"Tadi sempat kita diskusikan itu. Kalau Anda lihat tadi beberapa waktu sebelum saya masuk terakhir (di Istana Negara) karena kita sempat mendiskusikan soal itu," ujarnya.

Disinggung dana yang dibutuhkan untuk program urban regeneration ini, Anies menyebut masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. Ada tiga fase pelaksanaan yaitu fase jangka pendek 2019-2022, fase jangka menengah 2022-2025, dan fase jangka panjang 2025-2030.

"Nanti ketika sudah final semua baru diumumkan tapi itu detailnya sudah disiapkan oleh Pemprov DKI, Kementerian Keuangan melalui PT SMI dan PT PII kemudian dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Sama dengan nanti ada PUPR, Bappenas dan Kementerian Perhubungan. Jadi itu yang dikerjakan sekarang," jelasnya.

Setelah pusat pemerintahan dipindah, banyak bangunan dan kantor kementerian di Jakarta yang kemungkinan besar tak lagi ditempati. Terkait masa depan bangunan-bangunan ini, Anies mengakui belum ada pembahasan soal hal tersebut.

"Belum. Diskusi belum sampai ke sana," ucapnya.

Baca juga:
Ibu Kota Dipindah, Ketua DPR Yakin Pembangunan Jakarta Tetap jadi Prioritas
Pemerintah Segera Siapkan RUU Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Harga Tanah di Jakarta Bakal Turun?
Ridwan Kamil Dukung Pemindahan Ibu Kota Indonesia
Lepas Julukan DKI, Jakarta Diprediksi Masih Jadi Pusat Perputaran Uang Indonesia

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini