Merdeka.com - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi perpindahan ibu kota negara. Provinsi yang dipilih adalah Kalimantan Timur. Ibu kota negara nantinya akan dipusatkan di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Meskipun ibu kota negara pindah, pemerintah pusat berjanji, pembangunan Jakarta akan tetap diprioritaskan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan proposal pembangunan Jakarta untuk 10 tahun ke depan. Bertajuk urban regeneration. Anggaran yang dibutuhkan Rp571 Triliun. Program ini pertama kali dimunculkan saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu.

"Jadi ibu kota, pusat pemerintahan memang direncanakan berada di Kalimantan Timur tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis berhenti. Justru itu akan dipercepat. Ditargetkan sampai tahun 2030," jelas Anies di Stasiun MRT Istora Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/8) sore.

Menurut Anies, program ini telah mengantongi komitmen pendanaan dari pemerintah pusat. Sebelum presiden mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru, Jokowi dan Anies sempat mendiskusikan rencana pembangunan Jakarta.

"Tadi sempat kita diskusikan itu. Kalau Anda lihat tadi beberapa waktu sebelum saya masuk terakhir (di Istana Negara) karena kita sempat mendiskusikan soal itu," ujarnya.

Disinggung dana yang dibutuhkan untuk program urban regeneration ini, Anies menyebut masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan. Ada tiga fase pelaksanaan yaitu fase jangka pendek 2019-2022, fase jangka menengah 2022-2025, dan fase jangka panjang 2025-2030.

"Nanti ketika sudah final semua baru diumumkan tapi itu detailnya sudah disiapkan oleh Pemprov DKI, Kementerian Keuangan melalui PT SMI dan PT PII kemudian dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Sama dengan nanti ada PUPR, Bappenas dan Kementerian Perhubungan. Jadi itu yang dikerjakan sekarang," jelasnya.

Setelah pusat pemerintahan dipindah, banyak bangunan dan kantor kementerian di Jakarta yang kemungkinan besar tak lagi ditempati. Terkait masa depan bangunan-bangunan ini, Anies mengakui belum ada pembahasan soal hal tersebut.

"Belum. Diskusi belum sampai ke sana," ucapnya.