Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Adian Napitupulu beranggapan jika Politikus PDIP Harun Masiku adalah korban iming-iming dari Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Lantaran menganggap Harun sebagai korban, Adian pun meminta agar Harun mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

"Kalau menurut saya harusnya (Harun) dilindungi. Kenapa, butuh kepastian. Dia nih siapa, posisinya sebagai apa," kata Adian dalam diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, jika Harun Masiku ingin menerima bantuan dari LPSK, Harun yang sudah dijerat sebagai tersangka oleh KPK ini harus memenuhi syarat materil dan formil.

"Syarat formilnya identitas dan sebagainya. Syarat materilnya ya dia ditetapkan sebagai saksi dan korban oleh aparat penegak hukum. Bisa juga dia melapor saja ke Polisi. Itu bisa menjadi dasar kalau ada perkara pidana yang dia hadapi," kata Hasto.

"Tapi LPSK akan melakukan investigasi, apa betul yang bersangkutan memenuhi syarat, kesaksiannya signifikan, atau perkara yang dia mohonkan untuk terlindungi itu berjalan," Hasto menambahkan.

Mantan Ketua LPSK yang kini menjadi Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam diberikan perlindungan oleh LPSK.

"Semua orang sama, punya hak minta perlindungan ke LPSK, tetapi tentu LPSK akan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, meminta info apakah pemohon status sebagai apa, saksi kah, korban kah, tersangka kah, terdakwa kah, calon JC kah, warga binaan kah dan seterusnya. Dari info itu kemudian LPSK mencari info lain apakah pendalaman dengan investigasi dan koordinasi," kata Lili saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2020).

Lili mengatakan, sebelum menjerat seseorang sebagai tersangka, pihaknya telah lebih dahulu menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurut Lili, KPK tak sembarangan dalam menjerat seseorang.

"Penetapan tersangka setelah ekspose tentu dengan keyakinan tentang peran yang bersangkutan," kata Lili.