Guru Besar Sejarah Undip Prof Singgih: Penulisan Ulang Sejarah Justru untuk Bangkitkan Rasa Kebangsaan

Penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) membuat pandangan sosial masyarakat memiliki perspektif yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran masa lampau.

Guru besar sejarah Universitas Diponegiro (Undip) Semarang, Prof Singgih Tri Sulistiyono mengatakan ada semacam ketidakpercayaan yang begitu kuat dari masyarakat atas yang dilakukan negara selama ini. Banyak yang beranggapan bahwa sejumlah dokumen bersifat internal dalam penulisan ulang sejarah bocor, hingga menimbulkan interpretasi yang beranekaragam di tengah publik.

"Justru maksud penulisan ini untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan membangun persatuan khususnya pada generasi muda. Peristiwa sejarah menjadi pengalaman bersama. Sejarah yang buruk, jangan sampai kita ulang," kata Prof Singgih usai menghadiri Silaturahim Kebangsaan Jilid V dengan mengangkat tema Memperkuat Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Harmoni di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/7).

Proses penulisan ulang ini sudah berjalan sejak Januari lalu dengan diawali pembentukan tim editor umum, kemudian dilanjut dengan editor-editor jilid. Pihaknya yang terlibat didalamnya bersama sejumlah sejarawan, arkeolog, dan antropolog lintas kampus sudah mencapai 80 persen lebih progresnya.

"Proses ini bukan pekerjaan ruang tertutup. Kita membuka ruang masukan seluas-luasnya, baik dari akademisi, masyarakat umum, maupun pihak-pihak terkait. Semua masukan, akan dikaji dalam rapat-rapat tim editor, sebelum diolah menjadi bagian dari narasi besar sejarah kebangsaan, dan bahkan akan dilakukan sosialisasi publik yang dipusatkan di berbagai universitas di Indonesia," ungkapnya.

Sedangkan untuk yang kebagian menyelesaikan sepuluh jilid buku sejarah Indonesia, dengan cakupan mulai dari asal-usul geografi Nusantara, perjumpaan budaya (cultural encounter) dengan India, Islam, kolonialisme Barat, hingga babak reformasi dan era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain tetap menggunakan sumber sejarah lama yang masih relevan, tim juga menggali temuan-temuan baru dari dua dekade terakhir, termasuk sumber lisan yang selama ini kerap terpinggirkan.

"Kita ingin sejarah ini lebih objektif, lebih Indonesia-sentris, tapi tetap memiliki perspektif global. Peristiwa sejarah Indonesia tak bisa dilepaskan dari dinamika global," ujarnya.

Narasi Sejarah

Narasi sejarah ini, tambah Singgih, juga dirancang agar lebih otonom. Artinya, tidak didikte oleh bias kolonial dan kepentingan politik praktis. Terkait isu-isu krusial seperti tragedi 1965 atau Reformasi 1998, yang selama ini sensitif dibicarakan, akan tetap diakomodasi sepanjang ada bukti dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk anak SD dan SMP, fokusnya pada pewarisan nilai kebangsaan. Sementara di tingkat SMA, di samping sebagai pendidikan moral, pendidikan sejarah harus jadi intelektual training atau latihan berpikir kritis, bukan indoktrinasi,” jelasnya.

Dari segi perspektif global juga akan ditonjolkan. Misalnya, peristiwa 1965 akan dipahami dalam konteks Perang Dingin dunia, bukan sekadar konflik domestik. Dengan begitu, generasi muda bisa melihat posisi Indonesia dalam percaturan global, sekaligus memahami akar masalah kebangsaan dari kacamata yang lebih luas.

"Kita ingin sejarah tidak berhenti jadi hafalan, tapi menjadi cermin dan pelajaran untuk masa kini dan masa depan yang lebih gemilang,” pungkasnya.