Gubernur Kaltim Usulkan Rekonstruksi Sejumlah Jalan, Dampak Sosial Ditangani Daerah

Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) se-Kalimantan, Jawa, dan Bali di Courtyard Bali Nusa Dua Resort, Kamis (17/3). Dalam rapat, ia mengajukan sembilan poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, salah satunya ialah mengusulkan preservasi dan rekonstruksi Jalan Simpang 3 Lempake, Sambera, Santan, dan Bontang sepanjang 102,3 km.

"Melalui usulan ini dapat mendukung percepatan pembangunan daerah yang makin baik," kata Karo Adpim Setda Provinsi Kaltim H.M. Syafranuddin di Samarinda, Jumat (18/3).

Pria yang akrab disapa Ivan tersebut memaparkan bahwa usulan gubernur beserta perincian output disertai pula lokasi dan volume target yang pertama ialah pembangunan jalan akses Pulau Balang sisi Balikpapan sepanjang 15,5 km.

"Sementara itu, dukungan daerah juga ada penyusunan FS dan DED, jembatan bentang pendek, dan jalan akses sisi PPU," terangnya.

Untuk penanganan banjir Kota Balikpapan, kata dia, dengan peningkatan saluran drainase dan penanganan banjir Kota Samarinda (DAS Karang Mumus). Dukungan mitra penanganan dampak sosial kegiatan serupa melalui APBD.

Berikutnya, penanganan ruas jalan nasional dalam Kota Samarinda dan Balikpapan (67,5 km), dukungan daerah melaksanakan penanganan dampak sosial, pengembangan korporasi Desa Sapi untuk penguatan ketahanan pangan, di antaranya 4.000 ekor sapi di Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.

"Dukungan daerah yakni pengadaan mineral sapi blok, pengadaan obat-obatan dan vitamin, bimtek petugas pembibitan dan benih bibit leguminosa," katanya.

Juru Bicara Gubernur Kaltim tersebut menyebutkan usulan berikutnya adalah preservasi dan rekonstruksi jalan Sangatta-Simpang Perda (32,7 km) dan daerah hanya mendukung penanganan dampak sosial.

Poin yang juga menjadi perhatian Isran adalah preservasi dan rekonstruksi Jalan Tenggarong (Kabupaten Kukar), Barong Tongkok, dan Mentiwan/Sendawar (Kubar) sepanjang 419,5 km. Dukungan daerah hanya penanganan dampak sosial.

Poin terakhir, pelatihan vokasi pengembangan. Dukungan daerah ialah kegiatan serupa namun melalui keuangan daerah.

"Pemprov Kaltim berharap apa yang diusulkan tersebut dapat disetujui pusat sehingga percepatan pembangunan di Kaltim, khususnya IKN dapat terwujud," tuturnya.

Melalui usulan-usulan itu pula, Gubernur Kaltim Isran Noor membuktikan bahwa dirinya memperjuangkan percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan di provinsi ini.

"Gubernur tetap berusaha meski untuk meraih dukungan pusat banyak tantangannya," katanya. Seperti dikutip Antara.