Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster belum bersedia untuk mengungkapkan isi surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Perpres Nomor 51 tahun 2014 tentang Kawasan Konservasi Teluk Benoa. Sebelumnya, desakan agar Koster mengungkapkan surat tersebut berasal dari LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melalui Komisi Informasi Provinsi Bali, Selasa (2/4).

"Nanti setelah 17 April saya buka. WaIhi meminta dibuka saya belum setuju. Nanti setelah Pemilu serentak 17 April saya buka," ucapnya di Kantor DPRD Bali.

Koster juga mengungkapkan hingga kini belum ada jawaban dari Presiden terkait surat yang dikirim tersebut. "Belum ada. Tapi sedang berproses karena perlu berkoordinasi dengan sekian kementerian," imbuhnya.

Koster menilai bahwa dalam konservasi Teluk Benoa Bali tidak ada negosiasi, dan area harus dikembalikan menjadi kawasan konservasi.

"Tidak ada negosiasi, negosiasi apalagi. Kita tetap, itu harus dikembalikan menjadi kawasan konservasi. Prinsip itu tidak bisa bergeser," lanjutnya.

Koster juga menegaskan tetap menolak reklamasi Teluk Benoa. Dia juga mengaku sudah bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Saya sudah bicara dengan menteri dan sudah sepakat dengan beliau Ibu Siti Nurbaya, agar nanti yang mengajukan Amdal berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa supaya tidak dikeluarkan izinnya. Ini kan perlu izin lokasi, nanti kalau izin reklamasi ada permintaan uji materi. Dari Gubernur sudah pasti saya tidak kasih, dan tidak jadi juga itu barang," tambah Koster.

Selain itu, saat ditanya apakah selama ini pernah berkomunikasi dengan Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti terkait, Koster menyampaikan belum ada.

"Tidak ada. Tapi beliau (Susi Pudjiastuti) sudah paham kalau gubernur sudah menolak (reklamasi Teluk Benoa)," ujarnya.