Gempa di Sulut, BNPB Ingin Setiap Pemda Lakukan Langkah ini Dalam Tanggap Darurat

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam tanggap darurat. Salah satunya yakni menetapkan status kedaruratan.

"Yang pertama mohon seluruh kabupaten/kota yang terdampak ini bisa menetapkan status kedaruratan. Kalau di atas dua, kabupaten/kota yang menetapkan status kedaruratan, pemerintah provinsi baik Sulawesi Utara maupun Maluku Utara juga bisa menetapkan status tanggap darurat," kata Suharyanto dalam konferensi pers bersama dengan kementerian/lembaga terkait secara daring, Kamis (2/4).

Status tanggap darurat menurutnya tidak ada kaitannya dengan kemampuan seorang pemimpin daerah dalam menangani bencana.

"Kita sepakat, kita tahu bahwa bencana itu sesuatu yang kejadian luar biasa, siapapun pejabat, sehebat apapun pemimpin tentu saja tidak akan bisa mengatasi secara sendirian," ujarnya.

Sehingga, dengan menetapkan status tanggap darurat, nantikya pemerintah pusat bisa membantu secara maksimal. Karena, setiap bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat itu harus akuntabel dari segi administrasi keuangan.

"Nah caranya adalah dengan syaratnya adalah dengan menetapkan status kedaruratan. Kemudian para Kalaksa BPBD, TNI-Polri, Kementerian/Lembaga yang ada di daerah," sebutnya.

Ia pun meminta agar adanya kolaborasi atau bahu-membahu untuk mengaktivasi posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten/kota terdampak.

"Dari posko itu yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak logistik permakanan, pakaian, air bersih dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi. Kemudian bangunan-bangunan tadi dilaporkan ada rumah sakit, ada rumah masyarakat, kemudian mungkin ada gereja ada gedung pertemuan yang rusak," ungkapnya.

"Apakah hanya itu atau ada tambahan? mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan assessment, melakukan verifikasi," sambungnya.

Sehingga data-data yang hari ini baru saja terkumpul sebagian. Semakin hari atau semakin waktunya berjalan ini diharapkan semakin lengkap dan semakin sempurna.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meminta BPB provinsi kabupaten/kota yang dibantu TNI-Polri untuk segera mendatangi masyarakat yang terdampak.

"Di satu sisi memberikan informasi yang betul dan di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak segera bisa dilaporkan dan dilakukan pergantian pada kesempatan pertama," ujarnya.

Dalam kejadian ini, satu orang dikabarkan meninggal dunia. Sehingga, nantinya Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) akan membentuk tim.

"Kemudian tentu saja ini juga dari Bapak Kepala Basarnas ini segera akan membentuk tim, meskipun dilaporkan baru satu yang dilaporkan meninggal dunia. Tetapi sekali lagi, mungkin masih ada korban-korban lain yang perlu dicari, perlu ditemukan, perlu ditolong ini segera juga akan dibentuk tim pencarian dan pertolongan," paparnya.

Kemudian, atas perintah Presiden Prabowo Subianto. BNPB bersama stakeholder terkait akan segera ke lokasi kejadian gempa tersebut. Baik di Sulawesi Utara maupun Maluku Utara.

"Tentu saja ini adalah rapat awal, nanti sesampainya kami disana kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulan bencana yang ada di daerah," jelasnya.

"Mungkin itu Bapak Menko PMK yang akan kami lakukan, selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Menko kepada kami semua agar setiap tahap kegiatan penanganan bencana ini bisa terlaksana secara benar, secara sukses dan betul-betul bisa membantu masyarakat terdampak," katanya.