Gelar paripurna kerap 'dicueki' Risma, anggota DPRD Surabaya ancam walk out

Kerap mangkir dari sidang paripurna DPRD Surabaya, Wali Kota Tri Rismaharini disorot anggota dewan. Salah satunya yang digelar Selasa (25/9) hari ini, membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Kota Surabaya, Risma lebih memilih ke luar negeri.

"Saya akan walk out di rapat paripurna berikutnya kalau Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap tidak hadir," ancam anggota DPRD Surabaya, Sudirjo usai paripurna.

Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahkan menyebut tindakan Risma yang berkali-kali absen di sidang paripurna, sangat tidak etis dan tak punya malu.

"Kalau sekali atau dua kali tidak hadir karena kesibukannya, kami di dewan mungkin masih bisa menghargai. Tapi ini kontinuitas terus menerus tidak hadir di paripurna, ini sudah jelas Risma menyepelekan lembaga legislatif," tegasnya.

Padahal, kata Sudirjo, Risma harusnya paham kalau Pemkot dan DPRD itu merupakan representatif sebuah pemerintahan, "Jadi harus ada sinergi dari kedua lembaga ini."

"Apalagi paripurna ini membahas PAK. Ini sangat penting untuk sustainable pembangunan kota dan kesejahteraan rakyat. Absennya Risma jelas mencederai anggota dewan yang terhormat," sambungnya.

Senada, anggota Komisi D DPRD Surabaya yang lain, BF Sutadi menyebut, dengan memilih keluar negeri ketimbang sidang paripurna, jelas Risma tidak memikirkan kesejahteraan warganya. "Harusnya lebih mengutamakan kepentingan warganya dari pada pergi ke luar negeri," sesal Sutadi.

Padahal, masih kata politikus asal Partai Gerindra ini, sidang paripurna sangat urgent karena membahas rancangan kerja dan penetapan peraturan daerah.

Yang paling disesalkan Sutadi, mangkirnya Risma dari sidang paripurna, seperti hari ini misalnya, tidak hanya sekali. Tapi sudah berkali-kali. Padahal undangan sudah dikirim.

"Kami sangat kecewa karena Risma sering sekali tidak memenuhi undangan paripurna, seperti paripurna jawaban wali kota soal PAK hari ini. Ini jelas menodai lembaga legislatif," sesalnya lagi.

Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rachmat menyarankan, jika Risama berhalangan hadir di sidang paripurna, mestinya bisa diwakilkan atau bisa melalui teleconference.

"Termasuk jika Risma ke luar negeri, kan bisa teleconference. Jadi tetap bisa pidato memberi jawaban wali kota soal PAK, dengan begitu saya pikir tidak masalah jika Risma tidak datang di paripurna," tandasnya.