Ganti rugi kurang, warga ogah tinggalkan bantaran Bengawan Solo

Merdeka.com - Puluhan warga yang tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo enggan meninggalkan lokasi terlarang tersebut. Sebagian warga beralasan besaran harga ganti rugi bangunan tidak sesuai dengan yang diminta. Sedangkan kendala lainnya terkait administrasi kepemilikan hingga proses turun waris.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB), Sukendar Tri Cahyo Kemat mengatakan, program relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang berjalan sejak 2008, hingga kini masih menyisakan 76 bangunan berstatus hak milik (HM).

"Banyak kendala yang ada memang, sehingga kami kesulitan menargetkan kapan selesai. Seperti soal harga bangunan dengan besaran yang hanya Rp 8,5 juta," ujar Sukendar kepada wartawan, Kamis (29/9).

Menurut Sukendar, dengan perkembangan saat ini dana ganti rugi Rp 8,5 juta memang dirasa cukup kecil. Hal inilah yang sampai saat ini masih membuat para warga pemilik tanah hak milik di bantaran Sungai Bengawan Solo enggan menerima ganti rugi. Sementara jika besaran ganti rugi harus dinaikkan, kebijakan juga rentan menimbulkan permasalahan baru.

Terkait rencana Wali Kota FX Hadi Rudyatmo yang akan mengkaji ulang nilai ganti rugi bangunan, dia mengatakan masih terganjal regulasi. Selama ini, kata dia, nilai ganti rugi Rp 8,5 juta ditetapkan berdasar pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) dengan Wali Kota Solo pada 2007.

"Perlu regulasi baru untuk menetapkan besaran ganti rugi bangunan tersebut. Ganti rugi bangunan dibiayai dengan dana APBN, sedangkan ganti rugi tanah dibiayai APBD Kota Solo. Jadi kalau nilai ganti rugi bangunan mau dinaikkan harus cari regulasinya dulu," pungkasnya. (mdk/hhw)