Fraksi PKS Dorong DPR Bentuk Pansus Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Senin, 13 Januari 2020 22:41 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Fraksi PKS Dorong DPR Bentuk Pansus Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Paripurna DPR. ©2018 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong DPR untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk Pansus kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ketua Kelompok Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan pemerintah melanggar janji dan kesepakatan dengan DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS khususnya kelas III mandiri.

Hal itu ditegaskan Kurniasih Mufidayati usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Senin (13/1). Dalam rapat tersebut, para anggota dewan menghujani pimpinan DPR dengan interupsi, termasuk anggota Fraksi PKS Ansory Siregar. Dia menyampaikan interupsi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ada beberapa poin isi dari interupsi tersebut.

"Tadi Pak Ansory menyampaikan keprihatinan PKS karena pemerintah telah berbuat zalim kepada rakyat dengan memberlakukan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri PBPU dan BP per 1 Januari 2020, di tengah memburuknya ekonomi rakyat," kata Mufida dalam keterangannya dilansir Antara.

Mufida menyebut Fraksi PKS mengingatkan kembali amanat yang diemban para wakil rakyat sesuai konstitusi UUD NKRI 1945 yakni memastikan APBN dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat 1.

Menurut dia, PKS juga mengingatkan amanat Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta ayat (3) bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial.

"Tak ketinggalan, amanat Pasal 34 ayat 1, yakni bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," jelas Mufida.

Baca Selanjutnya: Oleh karena itu lanjut Mufida...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini