Forum Parlemen Dunia Soroti Persoalan Ketimpangan Antarnegara

Merdeka.com - Forum Parlemen dunia atau The 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) yang dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 5 September 2019, menghasilkan kesepakatan Bali Roadmap. Salah satu isu yang jadi perhatian adalah perihal ketimpangan antarnegara.

"Jadi kami mengusung tema ini, tentang melawan kesenjangan. Melalui inklusi sosial dan financial yang tadi di bahas selama dua hari ini. Pemilihan tema ini, kami melihat pentingnya persoalan ketimpangan ini, baik antara negara dan baik di dalam negara dan saya kira terjadi di berbagai belahan dunia," kata Wakil DPR Fadli Zon di Hotel Patra Jasa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/9) sore.

Fadli menjelaskan, sejak tahun 2017 acara WPFSD selalu digelar di Bali, dan dihadiri lebih dari 30 lebih perwakilan parlemen dunia. Kemudian untuk forum parlemen dunia yang ketiga mengangkat tema "Combating Inequality Through Social and Finacial Inclusion,".

"Kami baru saja menutup acara ini. Jadi ini adalah forum ke tiga dilaksanakan DPR RI mengangkat dan mendiskusikan persoalan SDGs (Sustainable Development Goals)," terangnya.

Dalam sesi forum parlemen dunia, sesi pertama membahas infrastruktur dan inovasi industri yang bisa memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak. Sesi kedua tentang akses kepada supplier air di wilayah pedesaan, sanitasi yang higienis dan sesi ketiga mengangkat tema tentang partnership menuju inklusi finansial.

"Jadi ini adalah peran dari parlemen untuk berkomitmen kepada SDGs. Untuk kemitraan menjadi sangat penting dan kita melihat bahwa kemitraan antara pemerintah dan parlemen ini terutama di dalam pembuatan regulasi, kemudian pengawasan di dalam pelaksanaan dan berbagai elemen yang lain," ujar Fadli.

Fadli juga menjelaskan, dalam forum tersebut telah mengadopsi Bali Roadmap sebagai kebutuhan akan komitmen dan political will yang kuat untuk membangun langka konkret untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen Bali Roadmap menekankan pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kemudian kedua, mendorong lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat. Serta ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

"Tentu hasil-hasil akan dibawa oleh masing-masing anggota parlemen ke negaranya masing-masing disosialisasikan, dan tentu akan sesuai dengan keadaan lokal dan kepedulian terhadap SDGs ini," jelas Fadli.

"Saya kira DPR RI mempunyai konsen yang termasuk tinggi di banding dengan parlemen negara lain. Karena kita setiap tahun menyelenggarakan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mendorong agenda kita pada tahun 2020 dan 2030 nanti," ujar Fadli.