Fakta Miris: Keluarga Jadi Pelaku, Pemkab Bekasi Gencar Edukasi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak
Pemkab Bekasi intensifkan edukasi masif sebagai upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak menyusul tren peningkatan kasus, bahkan oleh orang terdekat. Apa saja langkahnya?
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, secara gencar melakukan edukasi masif kepada masyarakat sebagai upaya konkret. Langkah ini diambil untuk mencegah peningkatan tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut sepanjang tahun ini. Inisiatif ini dipimpin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi.
Pelaksana Tugas Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Titin Patimah, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi terus digalakkan. Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) aktif bergerak ke berbagai penjuru wilayah, termasuk hingga tingkat desa dan kelurahan. Mereka melibatkan aparatur setempat untuk memperluas jangkauan informasi.
Kesiapsiagaan petugas PPA juga menjadi prioritas utama. Mereka siap turun langsung ke lapangan saat dibutuhkan oleh kelompok warga yang memerlukan narasumber atau materi terkait pencegahan kekerasan. Koordinasi yang cepat dan tepat diharapkan mampu memberikan penanganan efektif di lapangan.
Tren Kasus Kekerasan yang Mengkhawatirkan di Bekasi
Edukasi kepada masyarakat dinilai sebagai solusi paling efektif untuk menekan angka kekerasan. Hal ini mengingat data dari DP3A Kabupaten Bekasi menunjukkan tren peningkatan kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat 263 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 293 kasus pada tahun berikutnya.
"Tren ini yang harus kita putus, kita tekan semaksimal mungkin sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi," ujar Titin Patimah. Ia menambahkan bahwa hingga Agustus tahun ini, sudah ada 198 kasus yang dilaporkan, menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat relevan.
Anak-anak menjadi kelompok paling rentan dan paling banyak menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut. Jenis kekerasan yang mendominasi adalah pelecehan seksual dan pencabulan. Mirisnya, sebagian besar tindakan ini dilakukan oleh orang terdekat korban, termasuk anggota keluarga.
"Sekarang ini banyak kasus yang viral terkait pelecehan seksual, bahkan ada yang dilakukan oleh ayah kandung maupun ayah tiri. Ini membuktikan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan teraman bagi anak, justru menjadi tempat yang berisiko," tegas Titin. Selain kekerasan seksual, penelantaran anak juga sering terjadi, meskipun pelecehan seksual tetap menjadi persoalan utama.
Peran Krusial Keluarga dan Lingkungan dalam Upaya Pencegahan
Titin Patimah menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Peran keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat vital dalam menciptakan ekosistem yang aman. Sinergi antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan.
Pengawasan orang tua terhadap anak merupakan faktor penting dalam pencegahan, terutama saat anak berada di luar rumah pada malam hari. Keluarga adalah garda terdepan yang paling mengetahui aktivitas anak-anak mereka.
"Kalau anak belum pulang hingga larut malam, yang pertama kali tahu itu keluarga. Jadi pengawasan keluarga sangat menentukan. Jangan sampai anak merasa tidak aman di dalam rumah, karena dari situlah perlindungan anak seharusnya dimulai," jelas Titin. Lingkungan rumah seharusnya menjadi benteng pertama bagi perlindungan anak.
Selain itu, faktor pengawasan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling) juga dapat berperan besar. Patroli dan pemantauan lingkungan dapat mengontrol aktivitas remaja yang sering keluar hingga larut malam. "Kalau ada siskamling, anak-anak yang berkerumun atau berduaan di luar bisa langsung dibubarkan. Itu otomatis akan memperketat pengawasan dan kami tentu mendukung penuh program pemerintah ini," pungkasnya.
Sumber: AntaraNews