Fadli Zon Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI: Saya Juga Belum Baca

Buku sejarah RI yang baru saja ditulis ulang resmi diluncurkan. Buku bertajuk 'Sejarah Indonesia : Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global' diluncurkan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Meskipun begitu, Fadli Zon sendiri mengaku belum baca buku penulisan sejarah RI tersebut. Ia mengatakan baru mendapatkan 10 jilid buku. Saat ini, buku tersebut belum dicetak banyak dan baru akan dicetak secara massal awal tahun 2026.

"Ini mungkin baru jadi. Belum kita cetak secara massal. Eh, saya juga belum baca, terus terang saya akan baca sekali lagi ya. Jadi baru serahkan," kata Fadli Zon di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (14/12).

Terkait pro-kontra selama penulisan proyek penulisan ulang tersebut, Fadli mengaku hal itu adalah hal wajar. Ia mempersilakan banyak pihak menuliskan sejarah, namun bukan berupa buku sejarah tandingan. Ia menyebut Indonesia membutuhkan banyak buku sejarah.

"Tidak perlu ada tandingan. Tulislah buku sejarah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Apalagi sejarah lokal, banyak yang belum ditulis," kata dia.

"Sejarah setiap kabupaten, provinsi, sejarah kota, sejarah tentang manusia, orangnya, sejarah tentang tokoh. Saya kira kita perlu sebanyak-banyaknya," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah baru: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku tersebut merupakan bagian dari program penulisan sejarah ulang Indonesia.

Proyek penulisan ulang sejarah muncul pada Januari 2025 dan merupakan arahan langsung dari Fadli Zon. Proyek ini melibatkan 123 orang penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi, hingga menghasilkan karya sebanyak 7.958 halaman dalam 11 jilid.

Fadli mengklaim, proyek ini bukan bagian dari kepentingan politik, tapi murni dirancang demi kepentingan bangsa dan negara. Ia juga tak mempermasalahkan gelombang adanya kritik di awal pembuatan buku

"Saya kira jika terjadi perbedaan pendapat, itu satu hal yang sangat biasa dan saya kira harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita lihat, dan harus dibaca dulu baru kita berkomentar," kata Fadli.

Fadli memastikan buku ini ditulis oleh para ahli yakni sejarawan dari perguruan tinggi maupun oleh para sejarawan tanpa campur tangan pemerintah.

"Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan, 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia," kata Fadli.

"Sepuluh jilid yang telah dihasilkan oleh para penulis, para sejarawan kita, tentu tidaklah sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan," sambungnya.

Fadli mengakui penulisan sejarah ini masih mendapat penolakan. Namun, menurutnya, hal ini merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

"Saya kira kalau terjadi perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat biasa, dan saya kira harus agree to disagree sebagai bagian dari demokrasi kita. Saya yakin ini bukan untuk kepentingan politik, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merawat memori kolektif bangsa," pungkasnya.