Epidemiolog Nilai Tak Masalah WNA Masuk RI saat PPKM Darurat, Asal Karantina Ketat

Pemerintah tetap membuka akses perjalanan internasional di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini berdampak pada terus bertambahnya Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono menilai tak masalah pemerintah tetap membuka akses masuk bagi WNA. Asalkan, saat tiba di Indonesia, WNA wajib menjalani karantina sesuai ketentuan pemerintah.

"Bila karantina dulu, nggk apa-apa," katanya kepada merdeka.com, Senin (5/7).

Menurut Pandu, karantina ketat bagi WNA bisa mencegah kasus impor Covid-19. Termasuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 dari berbagai negara di dunia.

"Asalkan (WNA) keluar dari karantina bila (hasil tes) PCR negatif (Covid-19)," ucap dia.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerbitkan Addendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19. Melalui addendum ini, pemerintah memperketat syarat masuk bagi WNA.

Setiap WNA yang masuk ke Indonesia wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 lengkap. Namun, ada dua kategori WNA yang bisa masuk ke Indonesia tanpa menunjukkan sertifikat telah menerima vaksin Covid-19 lengkap.

Pertama, WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas untuk keperluan kunjungan resmi setingkat menteri ke atas.

"Berikutnya, WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema travel corridor arrangement (TCA), sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito dalam konferensi pers, Minggu (4/7).

Selain itu, melalui addendum yang sama, pemerintah mewajibkan WNA menjalani karantina selama delapan hari saat tiba di Indonesia. Sebelumnya, masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional hanya lima hari.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengungkap alasan tidak melakukan penutupan penerbangan Internasional. Dia menyebut, hingga saaat ini, belum ada keputusan lintas sektoral terkait akses perjalanan internasional.

"Penutupan penerbangan internasional adalah keputusan lintas sektoral, karena tidak hanya terkait soal perhubungan tapi juga ada aspek hubungan luar negeri, perdagangan, ekonomi," katanya.

Menurut Adita, Kementerian Perhubungan akan menutup penerbangan internasional jika mendapat rekomendasi dari lintas sektoral.

"Pada dasarnya jika ada keputusan lintas kementerian dan lembaga kami di perhubungan akan mengikuti ketetapan itu," tegasnya.