Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Empat Tahun Beruntun, Sistem Informasi Produk Hukum Banyuwangi Kembali Menjadi Terbaik se-Indonesia

Empat Tahun Beruntun, Sistem Informasi Produk Hukum Banyuwangi Kembali Menjadi Terbaik se-Indonesia

Empat Tahun Beruntun, Sistem Informasi Produk Hukum Banyuwangi Kembali Menjadi Terbaik se-Indonesia

Banyuwangi dinobatkan sebagai anggota JDIHN 2023 terbaik pertama nasional

Untuk keempat kalinya secara beruntun sejak 2020, Banyuwangi meraih juara pertama dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI. Banyuwangi dinobatkan sebagai anggota JDIHN 2023 terbaik pertama nasional untuk tingkat kabupaten.

"Alhamdulillah, kami bisa mempertahankan predikat JDIHN Terbaik Nasional selama empat tahun beruntun. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan. Semoga ke depan kita bisa terus menyuguhkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk layanan terkait informasi produk hukum," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (13/10/2023).

Penghargaan JDIHN merupakan penghargaan kepada daerah, yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Empat Tahun Beruntun, Sistem Informasi Produk Hukum Banyuwangi Kembali Menjadi Terbaik se-Indonesia
Empat Tahun Beruntun, Sistem Informasi Produk Hukum Banyuwangi Kembali Menjadi Terbaik se-Indonesia

Penghargaan tersebut langsung diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, Arief Setyawan, di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Arief menjelaskan, penghargaan ini berhasil diraih lantaran beragam inovasi yang diluncurkan JDIH Banyuwangi. Misalnya, Banyuwangi memiliki Sistem Aplikasi Peran Serta Masyarakat (Simplirakat).

Ini adalah aplikasi yang disediakan untuk memberikan ruang kepada masyarakat mempublikasikan karya tulisnya di bidang hukum. Baik berupa opini, berita, artikel serta penelitian hukum.

"Biasanya penyampaian informasi produk hukum itu hanya melalui satu arah, dari JDIH kepada masyarakat. Tapi di Banyuwangi ini satu-satunya yang berjalan dua arah. Lewat inovasi ini masyarakat tidak hanya menjadi obyek penerima informasi, mereka juga bisa menjadi penyampai informasi melalui karyanya. Mereka bisa menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya terhadap produk hukum yang ada," kata Arief.

Ada juga inovasi E-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. Yakni kanal khusus yang disediakan bagi masyarakat untuk menyalurkan kritik, saran dan aspirasinya terkait semua produk hukum daerah.

Ada juga program Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi). Inovasi ini memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat (offline/online) terkait isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat.

"Selain sebagai bahan pengajaran, inovasi ini juga menjadi media sosialisasi seluruh kebijakan daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja program-program yang tengah dan akan dilakukan pemerintah daerah," ujar Arief.


Banyuwangi juga memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat pojok JDIH hingga di desa-desa, hingga berkolaborasi bersama sejumlah intansi terkait. Di antaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi.

"Banyak proses dalam penyelenggaraan JDIH ini dinilai inovatif oleh tim penilai, yang belum dilakukan oleh daerah lain. Misalnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam layanan informasi produk hukum," kata Arief.


Sebelumnya, pada tahun 2022 Banyuwangi pernah meraih penghargaan sebagai Best of The Best JDIHN. Ini merupakan penghargaan khusus yang hanya diberikan kepada satu satuan kerja dengan kinerja terbaik. Banyuwangi sendiri meraih nilai tertinggi di antara 1.662 anggota JDIHN lainnya se-Indonesia.

Menengok Makam Leluhur Marga Lubis Berusia 700 Tahun di Tapsel
Menengok Makam Leluhur Marga Lubis Berusia 700 Tahun di Tapsel

Gubernur Edy meminta agar masyarakat tidak merusak informasi maupun asal usul terkait situs-situs bersejarah.

Baca Selengkapnya
Dirut BAKTI Kominfo Anang Ahmad Suruh Anak Buah Tidak Gunakan Sistem Elektronik di Proyek BTS
Dirut BAKTI Kominfo Anang Ahmad Suruh Anak Buah Tidak Gunakan Sistem Elektronik di Proyek BTS

Proses lelang proyek BTS Kominfo seharusnya dilakukan online.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Tunggu PSI Serahkan Surat Keputusan Penetapan Ketum Kaesang oleh Kemenkumham
KPU Tunggu PSI Serahkan Surat Keputusan Penetapan Ketum Kaesang oleh Kemenkumham

Sebagai informasi, Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
Kemenkes Siapkan Sistem Peringatan Dini Polusi Udara, Notifikasi akan Muncul di Ponsel Masyarakat
Kemenkes Siapkan Sistem Peringatan Dini Polusi Udara, Notifikasi akan Muncul di Ponsel Masyarakat

Sistem peringatan dini ini mampu mendeteksi kualitas udara yang buruk.

Baca Selengkapnya
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Baca Selengkapnya
Cara Membuat Bakso Sapi Ala Rumahan yang Lezat dan Mudah Dibuat
Cara Membuat Bakso Sapi Ala Rumahan yang Lezat dan Mudah Dibuat

Merdeka.com merangkum informasi tentang cara membuat bakso sapi ala rumahan yang lezat dan mudah dibuat.

Baca Selengkapnya
Potret Warga Bogor Berebut Air Bersih Dampak Kekeringan
Potret Warga Bogor Berebut Air Bersih Dampak Kekeringan

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab menjelaskan, 63 persen wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Baca Selengkapnya
Menengok Kualitas Udara Jakarta setelah ASN DKI WFH Sepekan
Menengok Kualitas Udara Jakarta setelah ASN DKI WFH Sepekan

Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem WFH bagi 50 persen ASN sejak 21 Agustus 2023 demi mengurangi polusi udara.

Baca Selengkapnya