Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit Fiktif BPD Bali

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan empat tersangka, kasus korupsi kredit fiktif modal kerja usaha dan kontruksi pengadaan barang dan jasa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Cabang Badung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali, A Luga Harlianto mengatakan, empat tersangka tersebut yaitu inisial IMK, DPS, SW dan IKB dan ditetapkan tersangka pada Senin (11/4).

Selain melakukan tindak korupsi, empat tersangka diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Telah ditetapkan IMK, DPS, SW dan IKB sebagai tersangka. IMK dan DPS merupakan pejabat di kantor cabang bank yang saat ini keduanya sudah purna tugas. Sedangkan SW dan IKB merupakan pihak swasta yang memiliki hubungan suami istri. Penetapan tersangka telah diterima keempat tersangka pagi ini," kata Luga, Rabu (13/4).

Penyidikan kasus ini dimulai sejak tanggal 15 Maret 2022. Kejaksaan menemukan bukti-bukti adanya korupsi yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Saat itu, tersangka SW mengajukan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa ke Kantor BPD Bali Cabang Badung.

Pengajuan kredit oleh SW diajukan melalui CV SU, CV DBD dan CV BJL dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp5.000.000.000, sebagai agunan dalam permohonan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta di Provinsi Bali.

Kemudian penyidik menemukan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut ternyata tidak alias fiktif. Selanjutnya, tersangka IMK diduga telah mengetahui bahwa kegiatan yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut adalah fiktif, namun memberikan persetujuan atas permohonan kredit atas tiga CV tersebut.

IMK tidak melakukan analisa atas pemberian kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, tahun 2017 tersangka DPS memberikan persetujuan untuk pencairan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa. Namun persetujuan tersebut untuk mencairkan kredit ke rekening giro tiga CV. Seharusnya kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa dicairkan ke rekening yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Setelah dana diterima dalam rekening giro, tersangka SW memerintahkan pegawainya untuk melakukan transfer bank ke rekening PT DKP. Di mana tersangka IKB menjabat sebagai direktur.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, memperoleh surat dan petunjuk serta memperoleh dan melakukan penyitaan bukti-bukti berupa dokumen terkait kredit fiktif tersebut. Sehingga ditemukan peran dari keempat orang ini, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP," ujarnya.

Akibat perbuatan tersangka, negara dalam hal ini BPD Bali mengalami kerugian kurang lebih Rp5 miliar.

"Saat ini IMK sedang menghadapi persidangan tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan atau kredit di BPD Bali Cabang Badung dan dilakukan penahanan atas perkara tersebut. Sedangkan DPS, SW dan IKB nantinya akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai tersangka," ujarnya.