Duit Blanko e-KTP Kurang, Kemendagri Minta Pergeseran Anggaran
Mendagri Tito Karnavian. ©Liputan6.com/Angga Yuniar
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri meminta pergeseran anggaran untuk menambal kekurangan pengadaan blangko KTP elektronik (e-KTP). Pengajuan tersebut disampaikan kepada Komisi II DPR.
"Pergeseran anggaran antar komponen. Kami sampaikan ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan blangko KTP elektronik tahun 2019," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Kementerian Dalam Negeri memerlukan 11 juta blangko sampai akhir 2019. 11 juta blangko itu delapan juta untuk reguler dan tiga juta untuk pemekaran wilayah. Tito mengatakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp78 miliar untuk 7,4 juta keping.
"Dari 11 juta keping itu, sebanyak 3,5 juta keping sudah terpenuhi. Masih kurang 7.437.719 juta lagi dan membutuhkan anggaran Rp78,6 miliar," ungkapnya.
Dia meminta persetujuan DPR agar pergeseran anggaran tersebut dipenuhi. Tito minta anggaran beberapa direktorat dari Setjen Kemendagri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Pemerintah Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
"Kami dalam kesempatan ini kami memohon persetujuan agar pergeseran pagu antara program dapat dipenuhi dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan blanko elektronik," kata Tito.
Komisi II Setuju
Komisi II menyetujui pergeseran anggaran di Kementerian Dalam Negeri. Komisi II hanya menyetujui Rp 15,9 miliar yang akan dialokasikan untuk pemenuhan blangko e-KTP. Sementara, Rp 3 miliar akan dipenuhi dari penataan anggaran internal Direktorat Jenderal Dukcapil.
"Komisi II DPR meminta pergeseran pagu anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk pemenuhan blangko KTP-el," ujar Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.
Doli mengatakan, Komisi II meminta Kemendagri untuk menyusun perencanaan anggaran agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan optimal. Doli juga meminta Kemendagri memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
"Komisi II meminta kepada Kemendagri agar lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Kemenkeu terkait perkiraan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP-el setiap tahunnya, untuk selanjutnya dibahas bersama Komisi II DPR," jelasnya.
Advertisement
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
Menebak Kode Capres Dukungan Jokowi di Rakernas Projo, Mengarah ke Ganjar?
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Minyak Goreng Curah di Cirebon Melimpah, Harga per Liter Rp14.500
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Modus Dapat Wangsit, Seorang Pria di Garut Cabuli Dua Kakek
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Waspadai Potensi Gelombang Sangat Tinggi di Selatan Sumba-Sabu
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Suasana Rumah Duka Achmad Yurianto, Keluarga Mengaji dan Pelayat Berdatangan
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Ketua Dewan Pengawas Achmad Yurianto Tutup Usia, BPJS Kesehatan Sampaikan Ucapan Duka
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Mentan SYL Turun Langsung ke Lapangan Pastikan Lalu Lintas Sapi Antar Area Aman
Sekitar 4 Jam yang lalu -
BPK Temukan Persoalan di Program Penanganan Kemiskinan Pemprov Kepri
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Bus Tabrak Rumah dan Kendaraan di Ciamis, Tiga Orang Meninggal
Sekitar 4 Jam yang lalu -
Sedang Memanen Cabai, Petani di Aceh Selatan Diterkam Harimau
Sekitar 4 Jam yang lalu -
119 Pengungsi Rohingya di Aceh Direlokasi ke Pekanbaru
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Terawan Sebut Achmad Yurianto Prajurit Gigih dan Pantas Diteladani
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Bendera LGBT Berkibar di Kedubes Inggris, Pemerintah Diminta Bertindak Responsif
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Kabel Menjuntai di Jakarta Barat Baru Dibenahi Usai Dilaporkan Warga
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Minyak Goreng Curah di Cirebon Melimpah, Harga per Liter Rp14.500
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Jokowi Tinjau Harga Minyak Goreng dan Bagikan BLT di Pasar Muntilan
Sekitar 9 Jam yang lalu -
Presiden Jokowi Cek Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Muntilan
Sekitar 13 Jam yang lalu -
Presiden Jokowi Pastikan Harga Minyak Goreng Curah Segera Menginjak Rp14.000
Sekitar 15 Jam yang lalu -
Jokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 9 Jam yang lalu -
Demo di Patung Kuda, Buruh dan Mahasiswa Bawa Empat Tuntutan Ini
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Alternatif Cara Tahan Kenaikan Harga Pertalite dkk Tanpa Tambah Utang
Sekitar 14 Jam yang lalu -
Langkah Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM Hingga Tarif Listrik Tepat
Sekitar 16 Jam yang lalu -
Kritik Rusia, Eks Presiden AS George W Bush Keceplosan Sebut Invasi ke Irak Brutal
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Permintaan Ambulans untuk Ukraina Meningkat di Tengah Invasi Rusia
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Pengamat Militer Rusia Punya Pandangan Mengejutkan tentang Perang di Ukraina
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Sri Mulyani: Tiap Negara Punya Strategi Hadapi Kenaikan Harga Energi dan Pangan
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Eks Jubir Covid-19 Achmad Yurianto Meninggal Dunia
Sekitar 8 Jam yang lalu -
Update Covid-19 21 Mei 2022: Kasus Positif Bertambah 263 Orang
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Ini Upaya Tekan Kasus Aktif saat Pelonggaran Aturan Covid-19 Diterapkan
Sekitar 20 Jam yang lalu -
Peningkatan Mobilitas Masyarakat Saat Mudik Dorong Pemulihan Ekonomi
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Lapor Jokowi, Menko PMK Sampaikan Kasus Kecelakaan Mudik 2022 Turun 11%
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Per 10 Mei, KAI Tolak Berangkatkan 707 Penumpang Terkait Covid-19
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Frekuensi Belanja Masyarakat Meningkat Tajam di Ramadan 2022
Sekitar 1 Minggu yang lalu
Advertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami