Merdeka.com - Muhammad Nazaruddin, mantan Bendum Partai Demokrat adalah orang pertama kali yang mengungkap ada sesuatu di balik penganggaran proyek pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Banyak orang besar yang rupanya terlibat patgulipat di proyek yang menghabiskan anggaran negara Rp 2,5 triliun lebih ini.

Mantan Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum divonis bersalah oleh KPK dalam kasus ini. Anas disebut mendapatkan gratifikasi berupa mobil Harrier dari penggarap proyek yakni PT Adhi Karya.

Tak cuma itu, petinggi Demokrat lainnya, Andi Alfian Mallarangeng, yang juga Menpora pada saat itu divonis bersalah. Andi terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai menteri dan memperkaya diri sendiri. Dia divonis empat tahun penjara pada 18 Juli 2014.

Sidang Andi Mallarangeng ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Kemudian, pada 21 April 2017 lalu, Andi telah menghirup udara bebas. Hukuman penjara Andi tak genap empat tahun. Sebab, dia mendapatkan remisi dan cuti menjelang bebas selama 3 bulan.

Dalam kasus Hambalang, adik dari Andi, Choel Mallarangeng juga ternyata terlibat. Dia disebut mengatur proyek Hambalang bekerja sama dengan sang kakak. Setidaknya, Rp 4 miliar masuk kantong pribadi Choel dari proyek negara ini.

"Menyatakan terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama maka majelis hakim menjatuhi hukuman pidana 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 250 juta atau apabila tidak mampu membayar denda diganti dengan kurungan penjara 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga saat mengucapkan vonis Choel, Kamis (6/7), kemarin.

Choel tak melawan. Dia pasrah dengan vonis hakim. Dia terima dan memutuskan tidak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Namun dia mencium keanehan dalam kasus ini. Menurut dia, aktor intelektual dalam kasus ini justru tidak tersentuh oleh KPK di kasus Hambalang. Dia adalah Mantan Sesmenpora Wafid Muharram.

Wafid Muharam ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Dalam kasus ini, Deddy Kusdinar, mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sudah divonis enam tahun penjara. Namun, hingga kini, Wafid sama sekali tak tersentuh oleh KPK di kasus ini. Padahal di dakwaan Deddy, Wafid disebut otak yang mengubah anggaran Hambalang dari Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.

Wafid memang saat ini tengah menjalani hukuman penjara selama lima tahun penjara. Tapi bukan dalam kasus Hambalang, melainkan kasus korupsi Wisma Atlet. Awalnya, Wafid dijatuhi vonis tiga tahun. Tapi saat menempuh kasasi, Hakim MA Artidjo Alkostar memperberat hukuman menjadi lima tahun.

Wafid terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah berupa cek Rp 3,289 miliar dari Mohammad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang.

"Kapan Wafid Muharam jadi tersangka, kita tunggu, kita kawal bersama-sama agar tidak ada tebang pilih. Pelaku utama harus dihukum, tidak berhenti di saya saja," ujar Choel seusai persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Kuasa hukum Choel, Luhut Pangaribuan menuturkan pelaku utama dalam korupsi tersebut adalah Wafid Muharram. Keyakinan itu, ditegaskan Luhut dari beberapa kesaksian para saksi yang menegaskan Wafid selaku sekretaris Menpora saat itu yang menjadi aktor sekaligus pelaku utama dari proyek tersebut.

"Kami ada surat di mana dalam selama sidang ada pelaku utama dan menurut saksi-saksi pelaku utama itu Wafid Muharam," ujar Luhut.

Nama mantan sekretaris Menpora, Wafid Muharram disebut mendapat aliran dana sebesar Rp 6,5 miliar, Deddy Kusdinar selaku mantan Kabiro perencanaan Kemenpora mendapat Rp 300 juta. Anas Urbaningrum mendapat Rp 2,2 miliar, Wakil Ketua MPR 2014-2019 yang saat itu menjabat sebagai anggota Badan Anggaran 2009-2011 dan mantan Ketua Komisi X DPR Mahyuddin Rp 600 juta, Ketua Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor sebesar Rp 4,5 miliar, Machfud Suroso Rp 18 miliar.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI (2009-2014) sekaligus Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Rp 2,5 miliar, Joyo Winoto Rp 3 miliar, Anggraheni Dewi Kusumastuti Rp 400 juta, Adirusman Dault Rp 500 juta dan Nanang Suhatmana Rp 1,1 miliar.