Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD Tidore Kepulauan Usul ASN Enggan Divaksin Covid-19 Gajinya Ditahan

DPRD Tidore Kepulauan Usul ASN Enggan Divaksin Covid-19 Gajinya Ditahan Ilustrasi Vaksin Covid-19. ©2020 REUTERS

Merdeka.com - Kalangan DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) mendesak pemkot setempat menahan seluruh gaji maupun Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Aparatur Sipil Negara (ASN) jika enggan menjalani vaksinasi Covid-19. Program vaksin ini diperuntukkan melindungi tubuh dari paparan virus asal China tersebut.

"Kami mendesak pemkot setempat agar menahan gaji dan TTP ASN kalau mereka tidak mau divaksin Covid-19, sebab vaksin itu adalah perintah Pemerintah Pusat yang patut dijalankan. Sebagai warga Negara, sebagai ASN harus taat kepada perintah, sebab vaksin itu bukan untuk siapa-siapa, namun vaksin itulah yang melindungi mereka, baik dari keluarga maupun seluruh rakyat Indonesia dan pemkot harus tegas kalau ada ASN tidak mau vaksin COVID-19," kata anggota DPRD Tikep, Murad Polisiri di Ternate. Demikian dikutip Antara, Senin (7/6).

Adanya refocusing anggaran di seluruh pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam penanganan Covid-19. Tentunya ASN harus menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Apalagi ASN ini kan, mereka terima gaji dan TPP. Maka dari itu, saya minta kepada wali kota, tahan gaji dan tidak memberikan TTP kepada ASN, terutama bagi mereka yang tidak divaksin," ujarnya.

Dia menegaskan, bukan hanya ASN yang divaksin,. Tetapi anggota DPRD juga perlu dikritisi dan wajib juga divaksin.

Sebelumnya, Pemkot Tikep berkeinginan untuk menerapkan sanksi bagi seluruh ASN dan honorer yang enggan tidak mau divaksin maka diberikan sanksi, berupa pemotongan gaji Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP).

Wakil Wali Kota Tikepl, Muhammad Sinen misalnya dihubungi menyatakan telah divaksin, kapan saja, makanya, tidak ada alasan bagi ASN dan honorer tidak divaksin, karena niat pemerintah dalam pemberian vaksin ini, agar masyarakat tidak tertular COVID-19.

Olehnya itu, dia minta kepada Sekretaris Daerah agar memberikan sanksi dengan cara memotong TTP bagi ASN yang bandel dan tidak mau divaksin.Menurutnya, sebagai pimpinan, kami harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan vaksin bagi para ASN yang juga sebagai abdi Negara.

Perlu diketahui, pentingnya divaksin oleh seluruh ASN dan honorer di lingkup Pemerintah Kota Tidore ini, bagian dari contoh kepada masyarakat.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik
67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya
Geramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu
Geramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu

Geramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.

Baca Selengkapnya
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.

Baca Selengkapnya