DPRD Jabar Buka Suara Soal Usul Menteri Pigai Bikin Area Demo di Kantor Pemerintah

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan kantor pemerintahan punya tempat khusus untuk berunjuk rasa.

Oleh Robby Bouceu - Reporter

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, ihwal setiap kantor pemerintahan, khususnya yang memiliki area luas seperti DPR RI, punya tempat khusus untuk berunjuk rasa.

Menurutnya, gagasan tersebut positif, mengingat upaya itu dapat menjadi langkah memperkuat praktik demokrasi yang substantif di tengah masyarakat.

“Ide yang bagus itu,” ujarnya saat dihubungi, Senin (15/9).

Kendati begitu, Ono mengungkapkan gagasan soal area khusus demo itu belum akan dibahas di DPRD Jabar. Namun, ia menyebut pihak dewan telah mengagendakan pertemuan rutin dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat usai audiensi dengan mereka belum lama ini, guna menyoal masalah-masalah yang ada di Jawa Barat.

Warga kampung kota di Bandung lakukan aksi di di DPRD Jabar, pada Kamis (4/9). Robby bouceu garnia

“Belum dibahas untuk lapangan demo. Tapi setelah bertemu dengan BEM se-Jabar, rencana ada agenda rutin DPRD bertemu dengan BEM untuk mendiskusikan persoalan Jawa Barat,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengusulkan agar setiap kantor pemerintahan di Indonesia menyediakan tempat khusus untuk berunjuk rasa bagi masyarakat. Usulan tersebut, dia sampaikan terkait adanya gelombang demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu belakangan.

"Usulan saya. Ini judul sendiri saja. Usulan saya di masa yang akan datang kantor-kantor yang space-nya besar. Seperti DPR RI itu, yang ada halaman besar itu, dibikinkan tempat unjuk rasa," kata Menteri Pigai saat berkunjung ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Denpasar, Jumat (12/9).

"Bukan panggung, maksudnya dibikin space untuk unjuk rasa. Tempat demokrasi center, jadi pusat demokrasi. Terutama kantor-kantor yang space-nya besar. Tapi kantor yang space-nya kecil, itu bisa unjuk rasa di tempat yang disediakan," imbuhnya.

Dengan begitu, proses penyampaian substansi aspirasi diharapkan dapat tersampaikan. Di sisi lain, upaya tersebut juga diharapkan bisa mengurangi potensi gangguan bagi pengguna jalan.

"Tapi kantor yang space-nya besar seperti DPR RI, kan halamannya luas itu. Jangan sampai masyarakat itu demonstrasi di pinggir jalan. Mengganggu kenyamanan orang. Karena itu, sebaiknya dibikin lagi halaman depan itu, dibuatkan supaya biar 1.000 dan 2.000 orang muat, baru berunjuk rasa," jelasnya.