Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR sayangkan adanya silang pendapat antara Mendag dan Bulog

DPR sayangkan adanya silang pendapat antara Mendag dan Bulog Bambang Soesatyo. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyayangkan adanya silang pendapat antara Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) terkait penyimpanan beras impor. Dia mengungkapkan, tidak seharusnya pemerintah berseteru seperti itu.

"Nah kita menyayangkan kalau di internal pemerintah sendiri terjadi beda pendapat yang terbuka. Lebih arif kalau diselesaikan di dalam kamar tertutup buka-bukan data kemudian keluar bersikap satu suara. Itu harapan kami," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9).

Menurutnya, pemerintah harusnya bisa memberikan ketenangan pada masyarakat. Mengingat saat ini sudah masuk tahun politik.

Orang lain juga bertanya?

"Seharusnya para pimpinan lembaga itu memberikan ketenangan pada masyarakat di tengah berbagai isu dan panasnya suhu politik yang ada," ungkapnya.

"Kami saja di DPR sedang berusaha supaya tidak ada gejolak-gejolak yang berarti, yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan maupun persiapan jalannya pesta demokrasi yang akan kita lakukan tahun depan," tambah Bamsoet.

Dia juga menyarankan pada Komisi IV dan VI DPR untuk memanggil kedua belah pihak. Tentunya untuk menyelesaikan perseteruan itu.

"Jadi saya hanya bisa mengimbau dan saya minta komisi terkait komisi IV dan komisi VI untuk mengundang kedua pimpinan lembaga itu," ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya memang berencana memanggil Mendag dan Dirut Bulog dalam bentuk rapat koordinasi. Dalam rapat itu komisi IV juga akan mengevaluasi kinerja mereka.

"Tujuan Rapat Komisi gabungan, pertama, mengundang menteri perdagangan, menteri pertanian, dan dirut BULOG untuk menjelaskan pencapaian kinerjanya atas tugas pokoknya. Kementan menjelaskan tentang data produksi pangan (beras), Kemendag melaporkan tentang kebutuhan konsumsi pangan, dan BULOG menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal," kata Viva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/9).

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya
MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024 Besok, TKN: Prabowo-Gibran Tak Hadir
MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024 Besok, TKN: Prabowo-Gibran Tak Hadir

Direktur Jubir TKN Prabowo-Gibran Viva Yoga Mauladi menyatakan Prabowo-Gibran tidak akan hadir langsung pada sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di MK.

Baca Selengkapnya
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'

Wakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara

Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR soal Pegi Setiawan Bebas: Jangan Lagi Rakyat Jadi Kambing Hitam Polisi
Komisi III DPR soal Pegi Setiawan Bebas: Jangan Lagi Rakyat Jadi Kambing Hitam Polisi

Komisi III juga mengecam tindakan salah tangkap yang dilakukan polisi.

Baca Selengkapnya