DPR pertanyakan status tersangka KPK tapi tak ditahan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjelaskan soal status kasus dugaan korupsi namun tak kunjung ditahan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J Mahesa.

"KPK harus memberikan contoh baik," kata Desmond seperti Antara, Jumat (6/4).

Ia menilai hal tersebut sebagai tindakan penyanderaan.

"Apa yang dilakukan KPK menetapkan tersangka tapi didiamkan itu penyanderaan," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Untuk itu, ia mengingatkan agar penyidik KPK lebih hati-hati dalam penetapan tersangka seseorang.

Sementara itu, pengamat hukum Prof Suparji Ahmad menjelaskan persoalan aparat hukum termasuk KPK yang tidak menahan tersangka dugaan korupsi kerap menimbulkan polemik.

Suparji menilai penyidik memiliki kewenangan alasan obyektif dan subyektif seperti khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan melakukan kembali tindak pidana

Namun ahli hukum Universitas Al Azhar Jakarta itu menuturkan sebaiknya KPK segara memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang telah ditetapkan tersangka.

"Seharusnya segera ada proses hukum yang pasti jangan sampai berlarut-larut," ungkap Suparji.

Senada Desmond, Suparji menekankan KPK harus mengklarifikasi kepada publik terkait alasan obyektif penyidik tidak menahan tersangka yang telah lama ditetapkan.

Hal itu menurut Suparji agar tidak ada kecurigaan dan spekulasi masyarakat terhadap kinerja KPK dalam menangani perkara korupsi.

Sebelumnya, penyidik KPK telah menetapkan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka dugaan korupsi hampir 2,5 tahun namun belum muncul kemajuan pada penyidikan.

Bahkan penyidik KPK tidak melakukan upaya penahanan terhadap RJ Lino yang diduga terlibat korupsi pengadaan Quay Contaner Crane (QCC) oleh PT Pelindo II pada 2010.

Sama halnya, KPK juga belum menahan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2014 Emirsyah Satar (ESA) yang telah ditetapkan tersangka sejak Januari 2017.

Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolly-royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Nilai suap itu lebih dari Rp20 miliar dalam bentuk uang dan barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia.