DPR Nilai Pemerintah Tak Bisa Bersikap Soal Uighur Karena Dorongan Emosional

Jumat, 27 Desember 2019 14:28 Reporter : Ahda Bayhaqi
DPR Nilai Pemerintah Tak Bisa Bersikap Soal Uighur Karena Dorongan Emosional Anggota DPR Willy Aditya. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Willy Aditya meminta kasus Uighur dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan. Dia mengatakan, tindakan pemerintah Indonesia sebagai representasi negara dengan penduduk muslim terbesar harus dengan pertimbangan matang. Willy meminta keputusan pemerintah tak bisa didasarkan dorongan emosional semata.

"Indonesia ini negara muslim terbesar, maka sedikit saja langkahnya akan mempengaruhi situasi global. Itu menjelaskan mengapa baik China maupun Amerika dan negara Eropa terus membujuk Indonesia bersikap. Karena itu, sikap pemerintah tidak bisa didasarkan atas dorongan pertimbangan emosional semata," ujarnya dalam pesan singkat, Jumat (27/12).

Ketua DPP NasDem itu menyebut, masalah Uighur seperti kasus simpanan yang bakal dipakai pada saat tertentu. Dia menyebut, tidak bisa dipisahkan perhatian terhadap Uighur dengan konteks perang dagang China dengan Amerika dan ekspansi ekonomi China.

"Setelah mengeluarkan kebijakan UU HAM untuk Hongkong, AS mengeluarkan kebijakan UU sejenis untuk Uighur. Ini kemudian diikuti oleh Uni Eropa. Pada saat yang sama Turki, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya justru berkebalikan sikap dengan AS dan UE. Kondisi demikian harus jadi pertimbangan pemerintah sebelum menyatakan sikap resmi dan mengambil langkahnya," jelas Willy.

Baca Selanjutnya: Willy meminta pemerintah tidak perlu...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini