DPR Nilai Keppres Bisa jadi Pelengkap Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu adalah suatu bentuk pelengkap dalam upaya penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

"Artinya, jalur hukum tentunya selalu menjadi pilihan utama dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air," kata Sahroni dalam keterangannya dilansir Antara, Kamis (18/8).

Hal itu dikatakannya menanggapi berbagai seruan di masyarakat yang meminta Presiden Jokowi agar membatalkan Keppres tersebut, karena dinilai memutihkan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan negara.

Sahroni mengatakan, penyelesaian non-yudisial dalam Keppres tersebut adalah pelengkap karena melengkapi proses hukum yang sudah ada.

"Itu agar penyelesaiannya bisa lebih holistik namun tidak berlarut-larut dan melelahkan. Namun, tetap saja pilihan utamanya adalah melalui jalur hukum," ujarnya.

Menurut dia, pada faktanya, pemerintah terus memproses hukum kasus HAM berat yang sedang ditanganinya, salah satunya adalah kasus dugaan pelanggaran HAM di Paniai yang telah naik ke tahap penyidikan di Kejaksaan Agung.

Selain itu, Jokowi sendiri telah berkomitmen untuk serius menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Pada faktanya, penyidikan atas kasus HAM masa lalu terus berjalan di Kejaksaan. Selain itu, Presiden Jokowi sudah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM di masa lalu," katanya.

Karena itu dia meyakini Presiden Jokowi serius dalam penyelesaian kasus HAM dan penyelesaian non-yudisial hanya pelengkap semata.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada Selasa (16/8) menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Presiden menekankan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut Presiden, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan, serta tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan.