DPR minta pemerintah menentang keputusan Trump akui Yerusalem ibu kota Israel

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Trump juga akan memindahkan Kedubes AS ke kota Tepi Barat itu. Menurutnya, kebijakan Trump itu hanya pengalihan isu atas masalah-masalah domestik yang terjadi di AS.

"Sebagai politisi, dugaan saya ini upaya mengalihkan isu dalam negeri karena Donald Trump saya kira semakin hari semakin sulit posisinya dengan berbagai kasus yang dihadapinya," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Fadli menyarankan Pemerintah Indonesia menentang kebijakan Trump tersebut sesuai dengan semangat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Apalagi, kata Fadli, rencana Trump itu jelas bertentangan dengan perdamaian dunia dan berpotensi menimbulkan konflik baru.

"Malah pernyataan ini menurut saya menimbulkan masalah baru," tegas Fadli.

Meski demikian, Fadli tidak menyarankan pemerintah mengambil langkah memutuskan hubungan bilateral dengan AS karena kebijakan Trump ini. DPR akan mendukung apapun langkah Pemerintah asalkan sesuai dengan amanat konstitusi.

"Itu masih terlalu jauh ya kalau soal itu kita lihat perkembangannya yang jelas tentu kalau pemerintah indonesia bersikap dan DPR akan melihat sikap pemerintah itu," ucapnya.

Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini secara resmi mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam pidatonya di Gedung Putih.

"Hari ini kita akhirnya mengakui: Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata Trump, seperti dilansir harian the New York Times, Kamis (7/12).

"Ini bukan hanya pengakuan dari kenyataan yang sudah ada, tapi juga hal yang harus dilakukan."

Pengakuan Trump ini mengakhiri kebijakan AS selama ini yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak Negeri Bintang Daud itu berdiri pada 1948.

"Mengakui Yerusalem," ujar Trump, "adalah langkah yang sudah ditunggu sejak lama untuk mempercepat proses perdamaian."