Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR janji anggaran Basarnas ditambah untuk beli alat canggih

DPR janji anggaran Basarnas ditambah untuk beli alat canggih Basarnas evakuasi korban AirAsia. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) FHB Soelistyo memaparkan kesulitan dalam mencari pesawat AirAsia QZ8501 di depan para anggota Komisi V DPR. Salah satunya soal tidak adanya alat canggih untuk mendukung pencarian.

Soelistyo mengatakan Basarnas belum memiliki alat manned dan unmanned submersible capsule. Saat ini alat itu masih pinjam dari negara lain.

"Beliau memberikan support. Kesulitan apa, terutama alat belum dipunyai, di bawah air marine detector punya, untuk kapsul ke bawah kita belum punya, submersible. Yang dibawa tim Rusia unmanned submersible, kalau bisa punya yang manned submersible," kata Soelistyo di kantor Basarnas Jakarta, Senin (5/1).

Sementara itu Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan akan memberikan dukungan penuh kepada Basarnas sebagai mita kerja Komisi V. Dia menegaskan akan memperjuangkan kebutuhan Basarnas pada rapat APBN-P mendatang.

"Perjuangan penganggarannya pasti kami dukung. Secepatnya, kalau perlu di APBNP mendatang kami dorong," katanya.

Anggota DPR dari Partai Gerindra itu mengatakan untuk saat ini hendaknya fokus pada pencarian dan evakuasi. Setelah masa reses nanti, ia akan melakukan rapat kerja dengan sejumlah pihak seperti Kemenhub, BMKG dan KNKT.

"Nanti kami panggil Kemenhub, BMKG, KNKT dan Penerbangan," ujarnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Anggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Anggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan
Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan

Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Paripurna Panas Hak Angket
VIDEO: Rapat Paripurna Panas Hak Angket "Respons yang Tak Siap Kalah Terburuk Sepanjang Sejarah"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.

Baca Selengkapnya