DPR janji anggaran Basarnas ditambah untuk beli alat canggih
Merdeka.com - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) FHB Soelistyo memaparkan kesulitan dalam mencari pesawat AirAsia QZ8501 di depan para anggota Komisi V DPR. Salah satunya soal tidak adanya alat canggih untuk mendukung pencarian.
Soelistyo mengatakan Basarnas belum memiliki alat manned dan unmanned submersible capsule. Saat ini alat itu masih pinjam dari negara lain.
"Beliau memberikan support. Kesulitan apa, terutama alat belum dipunyai, di bawah air marine detector punya, untuk kapsul ke bawah kita belum punya, submersible. Yang dibawa tim Rusia unmanned submersible, kalau bisa punya yang manned submersible," kata Soelistyo di kantor Basarnas Jakarta, Senin (5/1).
Sementara itu Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan akan memberikan dukungan penuh kepada Basarnas sebagai mita kerja Komisi V. Dia menegaskan akan memperjuangkan kebutuhan Basarnas pada rapat APBN-P mendatang.
"Perjuangan penganggarannya pasti kami dukung. Secepatnya, kalau perlu di APBNP mendatang kami dorong," katanya.
Anggota DPR dari Partai Gerindra itu mengatakan untuk saat ini hendaknya fokus pada pencarian dan evakuasi. Setelah masa reses nanti, ia akan melakukan rapat kerja dengan sejumlah pihak seperti Kemenhub, BMKG dan KNKT.
"Nanti kami panggil Kemenhub, BMKG, KNKT dan Penerbangan," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca Selengkapnya