DPR Cecar Basuki Hadimuljono Soal Marak PSK di IKN: Istri ASN Tak Tenang, Jangan-Jangan Enggak Pulang Kerja Kecantol

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempertanyakan mengenai kabar maraknya Pekerja Seks Komersial (PSK) di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Mochamad Basuki Hadimuljono. Pertanyaan itu dilontarkan Gus Khozin sapaan politisi PKB tersebut saat rapat bareng Komisi II DPR dengan Mendagri, ⁠BNPP, ⁠DKPP, ⁠OIKN membahas laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024.

"Terkait dengan IKN berapa hari ini media diwarnai dengan berita yang kurang enak dibaca terkait pramusaji kenikmatan atau pekerja seks komersial, kenapa ini menjadi penting? jangan sampai istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua," kata Gus Khozin kepada Basuki saat rapat bareng Komisi II DPR dengan OIKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

Berdampak ke Kinerja ASN

Menurut Gus Khozin, kabar menjamurnya PSK di IKN bukan hanya berdampak terhadap moral dan sosial, melainkan juga produktivitas kinerja para ASN. Terlebih Gus Khozin baru mengetahui bahwa Otorita IKN belum mempunyai kewenangan terkait penertiban daerah.

"Mumpung ada Kemendagri mungkin dikasih semacam diskresi tambahan pak Bas biar tidak hanya monitoring ketika siang tapi malam juga punya aktivitas yang dilindungi undang-undang," kata dia.

Dia berharap Kepala Otorita IKN segera menyikapi terkait fenomena maraknya PSK tersebut. Selain PKS, Gus Khozin juga menyoroti masalah sabung ayam yang marak di IKN.

"Saya yakin itu istri-istri ASN yang ada di sana pasti pada enggak tenang semua. Jangan-jangan enggak pulang bukan kerjaan tapi kecantol di sana," kata Gus Khozin.

64 PSK Asal Samarinda hingga Yogyakarta Open BO di IKN

Puluhan perempuan diduga sebagai pramunikmat di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, ditertibkan Satpol PP dalam operasi penertiban sepanjang 2025.

"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali ketika ditanya mengenai penanganan penyakit sosial di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (7/7), demikian dikutip dari Antara.

Pemantauan dan operasi penertiban dilakukan agar sekitar wilayah calon ibu kota negara Indonesia tersebut bersih dari penyakit sosial masyarakat.

Tiga Kali Razia

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.Personel Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan patroli penertiban di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN, tetapi secara administratif penegakan peraturan daerah (perda) masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat.

Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, Ali mengatakan, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 orang perempuan diduga pramunikmat atau pelaku praktik prostitusi.

"Operasi pertama petugas tertibkan dua, orang pelaku, dan operasi kedua 32 orang ditertibkan, serta operasi ketiga 30 orang ditertibkan," ujar dia.

Open BO

Hasil keterangan yang didapat praktik prostitusi kebanyakan dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi media sosial, dan para pramunikmat tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp300 ribu per malam.

"Pelaku prostitusi itu tawarkan jasa dengan harga antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan," kata dia.

Pramunikmat berasal Samarinda, Balikpapan Bandung, Makassar dan Yogyakarta, setelah dilakukan pembinaan pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.

Penanganan praktik prostitusi membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama mengawasi pendatang yang menyewa kamar penginapan tanpa identitas jelas karena masuk kawasan strategis nasional yang harus dijaga dari ancaman degradasi moral dan sosial, demikian Bagenda Ali.