DPD Sebut Seleksi Capim BPK Sudah Sesuai UU

Merdeka.com - Wakil Ketua Komite VI DPD RI Siska Marleni menegaskan seleksi calon pimpinan (Capim) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dilakukan dengan asal-asalan. Hal itu karena proses seleksi itu sudah dijalankan sesuai dengan perintah UU Nomor 15/2006 tentang BPK.

"Jadi tidak benar kalau proses seleksi capim BPK dilakukan asal-asalan dan politis. Termasuk pembuatan makalah itu penting untuk mengetahui visi figur seseorang dalam mengaudit keuangan negara (APBN dan APBD). Semua sesuai perintah UU," ujar Siska Marleni dalam sebuah diskusi di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat(12/72019). Karena itu, Siska membantah ada dikotomi politisi dan profesional dalam seleksi Capim BPK.

"DPD sendiri memiliki waktu selama satu bulan ke depan untuk menguji ke 32 dari 64 Capim BPK tersebut setelah diterima dari DPR RI," kata senator dari Sumatera Selatan itu.

Kesempatan sama, Anggota Komisi XI DPR RI Johnny menjelaskan pimpinan BPK itu harus profesional, memiliki leadership, manajerial, skill, dan jaringan yang luas dalam mengaudit uang negara.

"Jadi, tak cukup hanya mengaudit, tapi harus memiliki multidisiplin. Sehingga jangan kecewa kalau politisi gagal, dan sebaliknya jika lolos seleksi," kata Sekjen NasDem itu.

Johny beralasan karena Pansel BPK itu dipimpin oleh Hendrawan Supratikno adalah professor yang memahami seluk-beluk keuangan negara. "Semoga yang dari DPD RI juga lolos. Jadi, tak ada yang diskriminatif," tambahnya.