Dokter Hasto Kagum Lihat Capaian Pembangunan Manusia di Kota Palembang

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, mengapresiasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

IPM Palembang mendekati Jakarta dan Yogyakarta, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan angka kemiskinan turun.

“Luar biasa," ujar dokter Hasto sambil menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Palembang cukup tinggi, pendapatan perkapitanya juga cukup tinggi, angka harapan hidupnya pun cukup tinggi. 

Tiga komponen ini menjadi indikator dalam rangka mengukur kualitas penduduk suatu wilayah.

Demikian halnya jumlah balita stunting di kota tersebut tidak terlalu banyak. Meski penduduknya cukup banyak. Jumlahnya hanya 414 balita.

"Saya terkejut tadi saat makan siang di restoran. Ternyata di sana disediakan telur untuk ibu hamil gratis. Saya baru lihat di Palembang, di tempat lain belum ada," ungkap dokter Hasto.

Apresiasi dokter Hasto disampaikan dalam kunjungan kerjanya selaku Kepala BKKBN RI ke Kota Palembang, dari 20-21 Mei 2024.

Dalam arahannya, Senin (20/5) malam, di rumah Dinas Pj. Walikota Palembang, dokter Hasto menyampaikan bahwa yang sering diingatkan Presiden Jokowi adalah bonus demografi.

Dari data BPS, Sensus Penduduk, Supas, dan Proyeksi Penduduk 2020-2050, terlihat awal periode bonus demografi di Sumatera Selatan berada di tahun 2015. 

“Artinya, orang yang bekerja dibandingkan orang yang makan tapi tidak bekerja sudah semakin lebih banyak yang makan dan tidak bekerja karena sudah tua. Ageing population akan terjadi,” ujar dokter Hasto.

Di Kota Palembang, lanjut dokter Hasto, angka harapan hidup semakin naik, orang tua akan lebih banyak tetapi jumlah 'sandwich generation' tidak meningkat karena banyak yang mengikuti program KB.

Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Ratu Dewa berharap, kehadiran Kepala BKKBN menjadi inspirasi bagi Kota Palembang.

"Inovasi-inovasi yang dokter Hasto lahirkan sangat menginspirasi kami untuk bisa menjadi pribadi yang mampu memberikan perubahan demi kemajuan daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujar Pj. Walikota.

Pemerintah Kota Palembang sendiri mempunyai berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting. 

Di antaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan (faskes), dan mengembangkan kerjasama dengan rumah sakit swasta.

Tren jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kota Palembang sejak 2021-2023 dilaporkan terus menurun.

Saat ini jumlahnya 55.267 keluarga. Sesuai data Verifikasi dan Validasi KRS 2023, dari 55.267 keluarga di 18 kecamatan, Sukarami sebagai kecamatan dengan jumlah KRS terbanyak mencapai 6.005 keluarga. 

Adapun jumlah KRS miskin ekstrem (desil 1) sebanyak 318 keluarga.

Sementara persentase KRS dengan sumber air minum tidak layak di Kecamatan Kertapati paling tinggi se Kota Palembang atau 8,32 persen dengan 1.198 keluarga.

Jumlah KRS yang memiliki jamban tidak layak paling banyak juga berada di Kecamatan Kertapati sebanyak 3.332 keluarga.

Begitupun dengan KRS yang memiliki rumah tidak layak, di Kecamatan Kertapati terbanyak, sebanyak 4.821 keluarga.

Sementara itu, persentase keluarga dengan pasangan usia subur menurut 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Banyak anak) yang tidak menggunakan KB modern di Kota Palembang, didominasi faktor terlalu tua dan terlalu banyak.

Dari jumlah 195.197 keluarga sasaran dengan pasangan usia subur, terdapat 25,57% terlalu tua dan 22,56% terlalu banyak.