Ditarik ke pusat, PLKB lebih fokus garap program KB

Merdeka.com - Konsekuensi disahkannya uu no 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya adalah PKB/PLKB menjadi kewenangan pusat. Perubahan status ini disambut gembira oleh petugas PLKB/PKB, karena peran penyuluh di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tersebut sangat penting untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tiap tahun meningkat. Hal itu bisa berdampak buruk karena tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia.

Menurut pengurus DPP Ikatan Penyuluh KB, Dadan Juanda, dengan disahkannya UU 23 tahun 2014 lalu alih status PLKB menjadi wewenang Pemerintah Pusat peran penyuluh akan lebih fokus.

"Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, program KB tidak menjadi prioritas di daerah lagi. Dengan alih status ini kita akan bisa lebih fokus untuk melaksanakan program BKKBN," ucap Dadan di Jakarta, Jumat (13/2).

Dia juga menambahkan, dengan ditariknya wewenang ke pusat maka semua daerah akan kompak dalam melaksanakan program KB, sehingga akan memberikan kontribusi dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

"Saya prihatin dengan kondisi penyuluh lapangan KB sekarang, sebagian penyuluh justru posisinya ditempatkan oleh kepala daerah kedinas lain, yang tidak berkaitan dengan kependudukan," keluhnya.

Alhasil, lanjutnya, jumlah penyuluh dan petugas KB (PLKB/PKB) berkurang. Misalnya, di Provinsi Banten yang tersebar di 8 kabupaten dan kota hanya ada 300 petugas PLKB/PKB, itu masih kurang.

"Kita menginginkan di tiga desa itu ada satu penyuluh. Namun, saat ini hanya ada satu orang untuk se kecamatan, itu yang membuat progam KB tidak berjalan dengan baik," paparnya.

Keluhan minimnya petugas PKB/PLKB di daerah direspons baik oleh Ketua Pansus DPR RI untuk RUU Pemda, Totok Daryanto, Dia mengatakan BKKBN bisa menggiatkan kembali program KB, bahkan bisa menambah jumlahnya PLKB/PKB untuk mencapai jumlah yang ideal.

"Lebih utama melalui tenaga penyuluh KB ialah bagaimana masyarakat bisa menjalankan program KB dan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat," tegasnya. (mdk/war)