Merdeka.com - Kedatangan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman memenuhi undangan Pansus Angket KPK di gedung Parlemen menimbulkan reaksi. Salah satunya dari internal KPK sendiri. Sebab, pimpinan KPK mengaku tidak memberikan izin kepada Aris untuk emmenuhi undangan tersebut.

Terkait hal itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, saat ini Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) tengah menggelar sidang.

"Rapat sudah dilakukan dan rekomendasinya sudah disampaikan ke pimpinan. Yang kita lakukan rekomendasinya baru rapat tahap awal sebagai respon kondisi terkini," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8).

Kata Febri, dalam sidang itu anggota DPP akan melihat kembali apa langkah selanjutnya yang akan diberikan kepada Aris. Namun, sebelum keputusan, hal itu akan diklarifikasi langsung terhadap Aris.

"Sebelum keputusan diambil harus klarifikasi terlebih dahulu, proses pemeriksaan fakta-fakta perlu dicek kembali. Nanti akan dilihat mana fakta yang benar dan mana fakta yang tidak benar akan dirinci satu persatu," kata Febri.

Seperti diketahui, jenderal bintang satu itu memenuhi panggilan Pansus angket KPK di DPR. Kehadiran Aris menjadi kontroversial, lantaran pimpinan KPK tidak mengizinkannya hadir pada rapat dengar pendapat umum dengan Pansus.

"Pimpinan tidak sependapat untuk yang bersangkutan hadir," ujar wakil ketua KPK, Saut Situmorang melalui pesan singkat.

Di hadapan para anggota Pansus, Aris mengaku datang tanpa meminta izin dari atasannya baik dari Polri maupun KPK. Dalam kesempatan itu, Aris membongkar segala konflik internal KPK. Salah satunya gesekan antara penyidik independen KPK dengan penyidik Polri yang tengah bertugas di KPK.

Dia menyebut, ada penyidik independen bersikap melebihi pimpinan KPK. Pengakuannya itu merujuk kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Meski pada awalnya, dia enggan menyebut namanya.

"Orang ini terlalu powerfull. Bukan komisioner," tandas Aris.