Diprotes DPR soal MoU dengan Lemsaneg, KPU tunggu perkembangan

Merdeka.com - Komisi II DPR memberi sinyal tidak akan memberikan restu kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Menyikapi hal tersebut, KPU bakal mempertimbangkan kembali perlu atau tidaknya dilanjutkan MoU dengan Lemsaneg yang merupakan salah satu lembaga tinggi di bawah presiden.

"Kami sedang memproses ini, kami juga bukan lembaga yang ngotot. Tapi kami akan melihat perkembangan selanjutnya bagaimana masukan masyarakat," ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di kantornya, Jakarta, Jumat (18/10).

Dengan adanya desakan dan masukan dari Komisi II DPR yang merupakan mitra kerjanya, KPU belum bisa memutuskan sikap. Pihaknya masih ada sejumlah jadwal dan pertemuan kembali dengan DPR untuk membahas MoU tersebut.

"Kami memang lembaga yang mandiri tapi tetap harus menerima masukan yang bertujuan baik," terang Hadar.

"Kami belum memutuskan sikap akan melanjutkan atau menghentikan. Masih dalam pertimbangan," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Rahadi Zakaria, menolak kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terkait penyelenggaraan Pemilu 2014. Pertimbangannya, karena Lemsaneg tak memiliki jaringan di daerah sebagus KPU.

"Apakah Lemsaneg punya jaringan sampai ke situ? Apakah KPU tak bisa memaksimalkan peran perwakilannya di daerah? Untuk itu, kami belum bisa menyetujui kerja sama KPU Lemsaneg," kata Rahadi di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/10).

Selain itu, kerja sama dua instansi tersebut bertolak belakang. Satu sisi KPU dituntut bekerja secara terbuka dan memberi akses luas kepada masyarakat, sedangkan Lemsaneg sebaliknya.

Ketimbang kerja sama dengan Lemsaneg, Rahadi menyarankan KPU bekerja sama dengan lembaga independen yang konsen pemilu.

"Misalnya dengan Institut Teknologi Bandung, atau BPPT," terangnya.