Merdeka.com - Video klip #2019GantiPresiden dirilis, Rabu (7/6). Isi lirik lagu #2019GantiPresiden kebanyakan tentang kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, misalnya mencari pekerjaan yang makin sulit padahal janji menyiapkan 10 juta lapangan pekerjaan.

Namun, menurut Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, konten lagu #2019gantipresiden yang memunculkan tokoh-tokoh koalisi keumatan adalah bentuk upaya membohongi publik.

"Apakah ini diperbolehkan? Atas nama kebebasan berekspresi ya sah-sah saja. Tapi kami menangkap kesan mereka sedang membohongi publik," kata pria yang akrab disapa Uki dalam keterangan persnya, Sabtu (9/6).

Juru Bicara PSI bidang Kepemudaan Dedek Prayudi ©2018 Merdeka.com

Dia menilai narasi yang disajikan oleh jingle tersebut tidak sesuai data yang dikumpulkan secara ilmiah di lapangan oleh lembaga yang kredibel, seperti BPS. Dia mencontohkan tentang pengangguran dan TKA.

"Jingle ini menyebutkan bahwa pengangguran meningkat. Sedangkan pengangguran sejak Jokowi menjadi Presiden hingga akhir 2017 turun 0,2 juta jiwa. Disebutkan juga di dalam lagu bahwa 10 juta lapangan kerja diambil oleh buruh asing. Ini sangat menyesatkan. Data resmi menunjukkan pekerja asing cuma 70 sekian ribu pekerja sampai dengan akhir 2017," katanya.

Sementara soal kenaikan tarif listrik dan BBM yang disebut membuat rakyat susah, dia justru menyebut faktanya berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, konsumsi BBM dan listrik terus naik.

video klip 2019 ganti presiden ©2018 Merdeka.com/youtube

"Apakah betul kenaikan harga ini menyebabkan rakyat jadi miskin? Tidak juga, data BPS menunjukkan terjadi defisit penduduk miskin sebanyak 2 juta jiwa sejak 2014," katanya.

Dia menilai lagu #2019GantiPresiden tidak sesuai dengan pola demokrasi maju dan modern. "Masih ada lagi konten lagu ini yang kami nilai opini subyektif belaka. Sebagai anak muda, kami menyarankan bahwa kebebasan berekspresi diisi dengan konten yang faktual sesuai data kredibel. Demokrasi yang maju dan modern adalah demokrasi dimana opini dibangun berbasis data, bukan sekadar pragmatisme dan subyektifitas," katanya.