Dinilai tak kredibel, lagu #2019GantiPresiden disebut PSI bohongi publik
Merdeka.com - Video klip #2019GantiPresiden dirilis, Rabu (7/6). Isi lirik lagu #2019GantiPresiden kebanyakan tentang kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, misalnya mencari pekerjaan yang makin sulit padahal janji menyiapkan 10 juta lapangan pekerjaan.
Namun, menurut Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, konten lagu #2019gantipresiden yang memunculkan tokoh-tokoh koalisi keumatan adalah bentuk upaya membohongi publik.
"Apakah ini diperbolehkan? Atas nama kebebasan berekspresi ya sah-sah saja. Tapi kami menangkap kesan mereka sedang membohongi publik," kata pria yang akrab disapa Uki dalam keterangan persnya, Sabtu (9/6).
Juru Bicara PSI bidang Kepemudaan Dedek Prayudi ©2018 Merdeka.com
Dia menilai narasi yang disajikan oleh jingle tersebut tidak sesuai data yang dikumpulkan secara ilmiah di lapangan oleh lembaga yang kredibel, seperti BPS. Dia mencontohkan tentang pengangguran dan TKA.
"Jingle ini menyebutkan bahwa pengangguran meningkat. Sedangkan pengangguran sejak Jokowi menjadi Presiden hingga akhir 2017 turun 0,2 juta jiwa. Disebutkan juga di dalam lagu bahwa 10 juta lapangan kerja diambil oleh buruh asing. Ini sangat menyesatkan. Data resmi menunjukkan pekerja asing cuma 70 sekian ribu pekerja sampai dengan akhir 2017," katanya.
Sementara soal kenaikan tarif listrik dan BBM yang disebut membuat rakyat susah, dia justru menyebut faktanya berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, konsumsi BBM dan listrik terus naik.
video klip 2019 ganti presiden ©2018 Merdeka.com/youtube
"Apakah betul kenaikan harga ini menyebabkan rakyat jadi miskin? Tidak juga, data BPS menunjukkan terjadi defisit penduduk miskin sebanyak 2 juta jiwa sejak 2014," katanya.
Dia menilai lagu #2019GantiPresiden tidak sesuai dengan pola demokrasi maju dan modern. "Masih ada lagi konten lagu ini yang kami nilai opini subyektif belaka. Sebagai anak muda, kami menyarankan bahwa kebebasan berekspresi diisi dengan konten yang faktual sesuai data kredibel. Demokrasi yang maju dan modern adalah demokrasi dimana opini dibangun berbasis data, bukan sekadar pragmatisme dan subyektifitas," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKaesang Yakin Hati dan Jiwa Raga Jokowi di PSI
Jokowi telah mengungkapkan bahwa presiden diperbolehkan ikut kampanye Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya