Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia

Rabu, 16 Oktober 2019 12:42 Reporter : Desi Aditia Ningrum
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pada 17 September lalu, DPR bersama pemerintahan Jokowi telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan Undang-Undang KPK ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Di UU yang baru, sejumlah kewenangan KPK direvisi. Di UU baru itu juga ada Dewan Pengawas. Beberapa kewenangan KPK yang direvisi misalnya soal penyadapan. Di UU baru, penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas.

Selain itu, Operasi Tangkap Tangan alias OTT juga harus seizin Dewan Pengawas, fungsi pimpinan KPK juga tak lagi penyidik, lalu KPK memiliki kewenangan mengeluarkan SP3, dan lainnya. Revisi tersebut dinilai para aktivis antikorupsi dan mahasiswa melemahkan KPK.

Besok, 17 Oktober 2019, UU baru KPK bakal mulai berlaku. Presiden Jokowi pun hingga kini belum juga mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU baru KPK tersebut.

Meski 'nasibnya di ujung tanduk', KPK tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Bahkan, pasca UU baru disahkan, KPK justru sudah berkali-kali melakukan OTT terhadap para pejabat negara dan menetapkan status tersangka korupsi. Berikut ulasannya:

Baca Selanjutnya: Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini