Denny Indrayana: KPK Is Dead

Rabu, 12 Februari 2020 17:08 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Denny Indrayana: KPK Is Dead Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Aktivis serta pengacara Denny Indrayana mengatakan, pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya tidak masuk hingga teknis penegakan hukum, melainkan dilakukan lembaga eksternal.

"Pengawasan dilakukan di Kompolnas, Komisi Kejaksaan dan juga beberapa negara, seperti Hong Kong, Korea Selatan dan Singapura pada dasarnya menyimpulkan bahwa model pengawasan semacam dewan pengawas yang masuk teknis penegakan hukum itu tidak ada, tidak ditemukan," tutur Denny Indrayana di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/2), dikutip dari Antara.

Dia merupakan ahli yang dihadirkan pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1 dari 2 halaman

Meski untuk membentuk lembaga yang independen diperlukan independensi, otoritas serta kewenangan dan kontrol, ucap dia, kontrol sebaiknya dimaknai pengawasan dari eksternal.

Sementara dewan pengawas yang berada dalam internal KPK serta berkewenangan memberikan izin penyadapan serta penggeledahan disebutnya justru merusak independensi KPK.

Menurut mantan wakil menteri hukum dan HAM itu, revisi UU KPK melalui berbagai perubahan, seperti menjadikan pegawai KPK sebagai ASN, meletakkan KPK di ranah eksekutif mau pun menghilangkan independensi penyidik KPK dengan harus meminta izin dewan pengawas, dapat dimaknai sebagai masuknya kendali eksekutif ke dalam tubuh KPK.

2 dari 2 halaman

Alih-alih KPK dimasukkan ke dalam ranah eksekutif yang akan mempengaruhi independensi lembaga itu, Denny Indrayana menilai menjadi KPK lembaga independen merupakan kebijakan yang lebih baik.

"KPK is dead dengan revisi ini, walaupun kalau mau optimis sedikit mati suri. Mudah-mudahan dengan putusan majelis, kita bisa kembali menghadirkan KPK yang sebelumnya, KPK yang betul-betul bisa melakukan penggeledahan tanpa takut dicegat satpam," kata Denny Indrayana. [rnd]

Baca juga:
Di Sidang MK, Pemerintah Sebut KPK Hanya Tangani Korupsi Paling Sedikit Rp1 Miliar
Alasan Pemerintah Soal Izin Penyadapan KPK: Agar Hukum Berjalan Benar
Sidang MK, Pemerintah Nilai Dewan Pengawas KPK Tak Bertentangan Kaidah Hukum
Ketua MK: UU Pemilu dan KPK yang Paling Banyak Digugat
Ini Kasus-kasus yang akan Dihentikan KPK
Jokowi Teken PP, Dewan Pengawas KPK Berikutnya Dipilih Lewat Pansel

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini