Merdeka.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) mengaku pernah curhat kepada Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Meikarta. Pasalnya, keputusannya memberhentikan sementara proyek tersebut mendapat komentar oleh sejumlah menteri.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan suap Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi non Aktif, Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/3).

Pembahasannya dengan Joko Widodo dilakukan di sela kegiatan kedinasan di Muara Gembong, Bekasi. Ia menjelaskan, ada kesimpangsiuran informasi mengenai pembangunan Meikarta hingga dirinya menghentikan sementara.

Keputusannya itu didasarkan pada peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Salah satu poinnya bahwa pembangunan di atas 100 hektar harus mendapatkan rekomendasi dengan catatan (RDC) oleh Gubernur Jabar.

Terlebih, Pemprov Jabar tengah merencanakan pengembangan tiga kota metropolitan yaitu Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta) yang akan menjadi kembarannya Jakarta.

Dia menjelaskan, pembangunan metropolitan skala kota saja membutuhkan rekomendasi, sedangkan Meikarta pembangunannya yang lintas Kota Kabupaten belum mengantongi rekomendasi, karena informasi yang didapat, luas lahan untuk membangun Meikarta seluas 500 hektar (438 hektar sesuai dakwaan).

Ia melaporkan bahwa proyek dengan lahan yang luas ini melanggar tata ruang. Terlebih, persyaratan dari pengembang belum lengkap. Dengan kata lain, sesuai aturan, proyek Meikarta harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari kajian yang dilakukannya yang juga sebagai ketua BKPRD Jabar, pembangunan Meikarta bisa dilakukan di atas lahan seluas 84,6 hektar. Namun, hal itu membuat banyak pihak berargumen, termasuk sejumlah menteri Jokowi.

"Menteri-menteri bapak, kayak Luhut, pak mendagri dan Pak Sofyan (Menteri Agraria dan Tata Ruang) ikut berkomentar soal Meikarta. Saya enggak mau jawab omongan mereka di media. Saya bilang minta arahan, jangan sampai nanti seperti berhadapan dengan bapak (Jokowi). Saya enggak akan mundur," ungkapnya.

"Saya laporkan ke Jokowi, menteri bapak main bola panas. Kalau saya keluarkan (memberikan izin pembangunan seluas 500 hektar), saya dipenjara. Saya bilang gitu. Lalu (Jokowi) bilang, 'Pak wagub lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan'," jelasnya.

Dia pun sempat menjaminkan kepalanya kepada Joko Widodo sebagai sikap bahwa ia siap melawan hal yang di luar aturan. "Saya bilang, saya setuju (dengan instruksi Jokowi). Kepala saya jaminannya, taruh pistol di kepala saya. Enggak akan mundur saya," katanya.