Datangi KPK, warga Jateng dan Ratna Sarumpaet pertanyakan kasus Ganjar
Merdeka.com - Aktivis Ratna Sarumpaet beserta sejumlah masyarakat yang mengklaim dari 35 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka guna memastikan status hukum Gubernur petahana Jateng Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
"Kedatangan mereka kemari sebenarnya hanya ingin meminta kepastian tentang kedudukan kasusnya Ganjar Pranowo, karena mereka akan berhadapan dengan kotak suara, TPS, di mana ada Pak Ganjar kan," ujar Ratna di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/6).
Ratna mengaku, kedatangannya juga sebagai kritik bagi pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada. Dia merasa heran pemerintah membiarkan pihak yang berada dalam pusaran kasus korupsi masih diizinkan mencalonkan diri.
"Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan, dan juga semacam kritik terhadap pemerintah. Kenapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan. Itu kan menimbulkan ini. Kita ingin Pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya," kata dia.
Namun sayang kedatangannya tak membuahkan hasil. Dia mengaku tak bisa bertemu langsung dengan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Dia hanya diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang menyebut status Ganjar masih sebagai saksi.
Meski begitu, Ratna tetap berharap Ganjar bisa diperiksa penyidik KPK sebelum Pilkada Jateng dimulai. Dia ingin KPK tak membeda-bedakan seseorang dalam pengusutan sebuah kasus.
"Saya bilang, mungkin ya enggak adil juga kalau kita lihat kasusnya Sandi (Sandiaga Uno) ya. Waktu Pilkada Jakarta, Sandi itu kan ada kasus (reklamasi) juga. Dan dia dipanggil KPK dengan ketat. Ini Ganjar kemaren dipanggil, minta (dipanggil ulang) setelah Pilkada, dan diberikan. Jadi ini sikap-sikap yang tidak profesional," kata Ratna.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo menyampaikan Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi lumbung suara PDIP di Pilpres 2024 harus dijaga
Baca SelengkapnyaNawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain itu, dia pun melihat tugas dan kewenangan IPW tak ada kaitannya dengan pelaporan kepada pihak polri maupun KPK.
Baca SelengkapnyaKejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaJenazahnya sedang dalam proses evakuasi ke Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya.
Baca SelengkapnyaSaat ini petugas gabungan masih melakukan evakuasi satu jenazah lainnya, yakni Petugas PAM yang terhimpit di gerbong kereta.
Baca SelengkapnyaKPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaSudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca Selengkapnya