Dari Balik Jeruji ke Meja Kopi, Cerita Sekjen PDIP Hasto tentang Disiplin, Solidaritas, dan Wajah Politik

Pagi itu, suasana sebuah kafe di Surabaya terasa lebih hangat dari biasanya. Aroma kopi bercampur obrolan santai ketika Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, duduk berhadapan dengan awak media dalam agenda coffee morning.

Tak ada mimbar tinggi, tak ada jarak formal. Yang hadir justru cerita tentang politik, bangsa, dan sepotong pengalaman hidup yang tak biasa: masa penahanan di rumah tahanan KPK.

Di tengah diskusi isu-isu kebangsaan, Hasto perlahan membawa percakapan ke ruang yang lebih personal. Ia bercerita tentang hari-hari di balik jeruji, sebuah fase hidup yang ia sebut membentuk ritme dan kedisiplinan baru.

Kebugaran Tubuh

Setiap pagi dimulai dengan olahraga, bukan sekadar menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menata pikiran agar tetap tenang di tengah tekanan psikologis.

"Dalam situasi terbatas, disiplin justru menjadi pegangan," tutur Hasto, menggambarkan bagaimana rutinitas sederhana menjadi cara bertahan, Sabtu (17/1).

Namun, yang paling membekas bagi Hasto bukan hanya soal rutinitas fisik, melainkan pengalaman kemanusiaan. Ia mengisahkan momen-momen kecil yang sarat makna—secangkir kopi atau teh dari sesama tahanan, obrolan singkat, hingga sikap saling menguatkan di ruang yang keras dan serba terbatas.

Kemanusiaan

Bagi Hasto, solidaritas itu menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan tak pernah sepenuhnya hilang, bahkan di tempat yang paling sunyi.

Dari cerita personal itu, diskusi kemudian mengalir ke refleksi yang lebih luas. Hasto secara terbuka menyampaikan rasa syukur atas amnesti yang diterimanya.

Ia menyebut proses tersebut sebagai jalan konstitusional yang patut dihormati. Nama-nama pun disebutnya satu per satu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sebagai pihak yang berperan dalam proses tersebut.

Bagi Hasto, amnesti bukan sekadar akhir dari sebuah episode hukum, melainkan titik refleksi pribadi.

"Ini menjadi pengingat agar kerja politik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa," ujarnya.

Refleksi itu selaras dengan arah politik PDI Perjuangan pasca Rakernas I Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Hasto menegaskan posisi partai sebagai penyeimbang demokrasi.

Mempertahankan Pilkada Langsung

Salah satu sikap politik yang kembali ditekankan adalah komitmen mempertahankan pilkada langsung, namun dengan catatan penting, biaya politik harus ditekan melalui penguatan integritas penyelenggara, penegakan hukum pemilu, serta perang terhadap politik uang dan mahar politik.

Tak hanya soal demokrasi elektoral, isu ekologis juga menjadi bahasan serius. Mengacu pada rekomendasi Rakernas, Hasto menyebut bencana alam yang kian sering terjadi bukanlah sekadar peristiwa alam, melainkan konsekuensi dari kebijakan tata ruang yang keliru dan praktik kejahatan lingkungan. Deforestasi, illegal logging, dan illegal mining, menurutnya, harus dihentikan dengan penegakan hukum yang tegas.

"Isu lingkungan itu bukan wacana elitis. Banjir, longsor, krisis air bersih—semuanya langsung dirasakan rakyat,” kata Hasto.

Ia menekankan pentingnya pemulihan ekosistem, mulai dari hutan hingga kawasan pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan basah.

Menjelang akhir diskusi, Hasto kembali pada nada reflektif. Politik, menurutnya, membutuhkan kejernihan hati dan kedekatan dengan realitas rakyat.

Pengalaman hidup yang berat, termasuk masa penahanan, ia anggap sebagai pelajaran agar kekuasaan tidak dijalankan dengan keangkuhan, melainkan dengan kerendahan hati dan keberpihakan nyata.

Coffee morning itu turut dihadiri sejumlah pengurus PDIP Jawa Timur, di antaranya Deni Wicaksono, Bambang Yuwono Logos, dan Eri Irawan.