Cara Yasonna agar Indonesia Tak Dimanfaatkan Pelaku TPPU dan Pendanaan Terorisme

Minggu, 19 Januari 2020 18:00 Reporter : Dedi Rahmadi
Cara Yasonna agar Indonesia Tak Dimanfaatkan Pelaku TPPU dan Pendanaan Terorisme Yasonna Laoly. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menginstruksikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk berupaya meningkatkan layanan dalam perizinan investasi. Dia mengatakan hal itu sebagai wujud dukungan untuk cipta lapangan kerja.

"Ditjen AHU juga memiliki peran besar dalam mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja dan kemudahan berusaha dalam bentuk omnibus law. Khususnya dalam klaster kemudahan berusaha dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK), yaitu pembentukan badan usaha pedesaan (Bundes) dan badan hukum perseorangan," ujar Yasonna, Minggu (19/1/2020).

Yasonna menuturkan, Ditjen AHU juga perlu serius mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan tersebut ditunjang dengan bandwidth (jaringan) yang lebih baik.

Selain itu, dia mengatakan, ada beberapa target kinerja yang ingin dicapai Ditjen AHU pada 2020. Seperti, membangun sistem keamanan data yang tersertifikasi dengan penggunaan digital signature pada SK dan surat keterangan yang diterbitkan Ditjen AHU, memprioritaskan penyusunan regulasi yang dapat mendukung pengembangan dunia usaha, seperti Omnibus Law, RUU Badan Usaha, RUU Fidusia, dan RUU Kepailitan, serta revitalisasi BHP sebagai wadah curator negara.

Tetapi Yasonna menegaskan, peningkatan layanan itu harus dibarengi dengan usaha peningkatan keamanan untuk melindungi iklim investasi agar Indonesia tidak dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT). Salah satunya dengan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

"Dalam waktu dekat ini tim assessor FATF akan melaksanakan on site visit. Untuk itu, Ditjen AHU perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi rekomendasi FATF yang diimplementasikan dalam 46 rencana aksi," ungkap dia. [ded]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini