Caleg Difabel Soroti Masih Minimnya Fasilitas Umum Ramah Disabilitas

Merdeka.com - Penggiat hak-hak warga disabilitas, Anggiasari Puji Aryatie maju menjadi calon legislatif DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Anggia yang juga merupakan penyandang disabilitas menilai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu terus mengawal kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

"DPR, misalnya bisa ikut mendorong agar anggaran bagi pemenuhan hak asasi warga disabilitas lebih besar," ujar Anggia dalam keterangannya, Jumat (3/1).

Dia mengungkapkan salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah tingginya jumlah anak-anak disabilitas yang putus sekolah, atau sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan. Faktornya antara lain sulitnya anak disabilitas mengakses sekolah.

Dia mencontohkan, sekolah luar biasa (SLB) masih sangat jarang jumlahnya. Banyak anak yang tak bersekolah, karena letak SLB terlalu jauh. Selain itu, masih banyak sekolah umum yang menolak anak-anak dengan disabilitas.

"Anak dengan disabilitas boleh memilih sekolah di mana pun yang dia mau, dan sekolah tidak boleh menolaknya," katanya.

Sebenarnya, hak-hak warga disabilitas sudah dijamin dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Anggiasari, undang-undang tersebut progresif, karena menjamin hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, dalam implementasinya dinilai masih lemah.

Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah fasilitas umum belum sepenuhnya ramah disabilitas. Dia mencontohkan untuk di sekolah, terminal, bank atau berbagai fasilitas publik lainnya, masih belum ada fasilitas ram atau jalur bidang miring untuk dilewati kursi roda.

Begitu juga fasilitas toilet yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas, masih jarang. Contoh lainnya ialah belum semua trotoar menggunakan lajur khusus untuk orang dengan disabilitas.

Sebagai salah satu warga dengan disabilitas, hal inilah yang memacu Anggia untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, jika nanti terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya bagian dari penyandang disabilitas, sehingga tahu bagaimana pentingnya pemenuhan hak-hak disabilitas. Semua orang berpotensi menyandang disabilitas," terangnya.

Pentingnya regulasi yang menjamin pemenuhan hak-hak disabilitas juga diutarakan Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati. Di kesempatan berbeda, dia mengungkapkan apresiasinya terhadap partai politik yang mengakomodir disabilitas sebagai kader.

"Saya setuju harus lebih banyak lagi penyandang disabilitas di kancah politik, selain sebagai pemilih pontensial, juga agar di kalangan pembuat kebijakan, baik undang-undang, atau Perda, mereka tahu persis apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang mengatakan, secara kuantitas jumlah penyandang disabilitas yang dipinang oleh partai politik sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 meningkat. Hal itu harus dipandang sebagai suatu kesempatan bagi kaum difabel untuk terjun ke dunia politik.

"Kalau dibanding Pemilu lalu, ada peningkatan dari sisi jumlah," kata Heppy.