Cak Imin minta Jokowi pikirkan nasib pekerja rokok tembakau, tolak teken FCTC WHO
Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta Presiden Jokowi tidak menandatangani Framework Convention on Tobacco Contro (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebab, cukai rokok berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan menyerap tenaga kerja berijazah rendah dan nonijazah.
"PKB berkomitmen menolak FCTC, kami berharap Presiden Jokowi sejalan dengan PKB dengan tidak menandatangani FCTC WHO tersebut. Karena hal itu berkolerasi langsung dengan nasib pekerja rokok tembakau di Tanah Air," kata Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (16/12).
Cak Imin juga berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak asal menaikkan cukai rokok karena hal itu berbanding lurus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para pekerja rokok tangan.
"Kalaupun pemerintah berniat menaikkan cukai, sebaiknya pemerintah juga melibatkan SP RTMM. Saya kira merekalah yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan," katanya.
Dia juga berharap pemerintah daerah tidak memperbanyak kawasan tanpa rokok (KTR). Tapi lebih mempertimbangkan pendapatan cukai rokok.
"BPJS saja yang mengaku bangkrut meminta tambahan anggaran yang diambil dari cukai rokok, bagaimana mungkin pemerintah daerah menyempitkan pendapatan dengan memperbanyak KTR," katanya.
Cak Imin menerima pengurus Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM)di kantor DPP PKB, Jumat (15/12) kemarin. Salah seorang pengurus DPP SP RTMM, Tugino menjelaskan maksud kedatangan SP RTMM menemui Cak Imin untuk meminta bantuan sekaligus perlindungan bagi pekerja rokok kretek tangan yang terkena imbas dari naiknya cukai rokok setiap tahun.
"Yang paling menderita ya para pekerja rokok kretek itu pak. Karena kenaikan cukai berdampak pada mahalnya harga-hara dan itu berujung pada PHK," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi
Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaTPN Tidak Khawatir Jokowi ke Jateng Usai Ganjar Kampanye: Pokoknya Kerja saja
Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaKakak Cak Imin dan Ida Fauziah Temui Jokowi, Lapor Suara PKB 'Pecah Telur'
Mereka melapor ke Jokowi mengenai perolehan suara PKB di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Belum Ada Permintaan Jokowi Bertemu Megawati: Pintu Selalu Terbuka
Hasto menyebut, kedatangan Presiden Jokowi nanti akan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PURP Basuki Hadimuljono.
Baca Selengkapnya