Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro sedang berada di luar negeri. KPK pun bergegas melakukan upaya dengan beberapa lembaga antikorupsi internasional untuk memburu orang yang terduga sebagai otak pemberian suap ke panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyebut KPK sudah mengambil ancang-ancang jika yang bersangkutan tetap sulit didatangkan ke Indonesia. KPK akan bekerjasama dengan Interpol.

"Sudah ada (kerja sama) beberapa dengan yang berkaitan corruption agencies seperti CPIB (Singapura), MACC (Malaysia), SFO (Inggris), FBI (Amerika Serikat). Seandainya susah sekali yang bersangkutan hadir kita akan meminta bantuan Interpol " ujar Laode menegaskan, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

Upaya KPK pun mulai digerakkan dengan keberangkatan Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Wakil Ketua, KPK Saut Situmorang ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Laode menuturkan, keberangkatan keduanya tidak lepas untuk melakukan kerjasama antara KPK dengan Central Intelligence Agency (CIA) dalam hal tindak pidana korupsi.

"Kemarin Pak Saut dan Pak AR (Agus Rahardjo) dari sana jadi kami sudah bekerjasama dengan baik karena itu kita sudah meratifikasi CIA agency untuk saling membantu enforcement agency khususnya yang berhubungan dengan lembaga lembaga antikorupsi," tandasnya.

Diketahui, Eddy Sindoro sekaligus mantan petinggi Lippo Group itu sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemanggilan pertamanya yakni tanggal 20 Mei, dilanjutkan pemanggilan kedua 24 Mei, dari kedua panggilan tersebut tidak satu kali pun Eddy muncul batang hidungnya di KPK. Komisi anti rasuah itu pun kembali memanggil untuk ketiga kalinya 1 Agustus, terulang lagi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

KPK juga sudah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Eddy selama 6 bulan tertanggal 26 April. Alasan KPK mengajukan cegah terhadap Eddy lantaran diduga dia turut terlibat atas pemberian suap kepada panitera sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution.

Eddy Sindoro meminta staf legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti untuk mengirimkan uang kepada Doddy untuk diserahkan ke Edy Nasution agar menunda proses pelaksanaan warning (peringatan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited meski telah lewat batas waktu.

Hal ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menyeret Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno dengan barang bukti berupa uang tunai Rp 50 juta. KPK juga menggeledah tiga lokasi seperti kantor PT Paramount Enterprise di Gading Serpong Boulevard Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ruang kerja milik Nur Hadi di Mahkamah Agung. Pada penggeledahan di setiap lokasi KPK mengamankan beberapa dokumen dan barang elektronik.