Bupati Donggala Ajak Masyarakat Aktif dalam Pengawasan Keuangan Negara Daerah

Bupati Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Vera Elena Laruni, baru-baru ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah tersebut. Ajakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan. Partisipasi publik diharapkan dapat menjadi benteng dalam mencegah potensi kerugian yang mungkin timbul.

Vera menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan pengawasan bersama, setiap potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan diatasi dengan cepat serta tepat. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Donggala dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Donggala terus berupaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk pungutan yang bersifat tidak sah atau ilegal kepada aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan negara berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Bupati Vera Elena Laruni menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Negara Donggala. "Tentunya semua pihak perlu bersama-sama mengawasi pengelolaan keuangan negara agar segala potensi yang merugikan daerah bisa teratasi dengan cepat dan tepat," kata Vera saat dihubungi di Banawa. Peran aktif ini mencakup pemantauan terhadap setiap alokasi dan penggunaan dana publik.

Selain itu, Vera juga mengemukakan bahwa segala bentuk pungutan yang bersifat tidak sah dan ilegal dapat segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan untuk memberantas praktik korupsi dan pungutan liar yang dapat merugikan keuangan daerah serta kepercayaan publik. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Pemerintah Kabupaten Donggala secara konsisten berupaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Inisiatif ini bukan hanya sekadar retorika, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Vera Elena Laruni juga menjelaskan mengenai adanya kekurangan pembayaran PPU PN (Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara) BPJS triwulan I Tahun 2025. Kekurangan ini berdasarkan surat pemberitahuan dari BPJS terkait penerimaan iuran sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Kondisi ini memerlukan solusi cepat untuk memastikan keberlangsungan layanan.

Untuk menutupi kekurangan pembayaran PPU PN tahun 2025 tersebut, BPJS melakukan potongan sebesar 1 persen dari setiap tunjangan yang diperoleh oleh guru di Kabupaten Donggala. Potongan ini dilakukan melalui penyetoran ke kas negara. Kebijakan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang dan koordinasi dengan pihak terkait.

Potongan 1 persen tersebut telah disepakati dan diketahui oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Donggala. Rincian potongan 1 persen ini mencakup iuran Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan tambahan penghasilan, dan tunjangan kinerja guru, dengan total mencapai Rp306 juta. Kesepakatan ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru.

Sumber: AntaraNews