Bukan Sekadar Tanggul Raksasa, Ini Pentingnya Perlindungan Pesisir Terpadu di Pantura Jawa

Ancaman serius terhadap kawasan pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa, meliputi banjir, abrasi, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka air laut, semakin nyata. Beberapa wilayah seperti Jakarta, Semarang, dan Demak telah kehilangan sebagian daratan akibat intrusi air laut yang masif. Kondisi ini memerlukan tindakan cepat dan terencana dari pemerintah untuk melindungi keberlanjutan wilayah tersebut.

Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) pada penghujung Agustus 2025. Badan ini diharapkan dapat mengimplementasikan solusi untuk mengatasi krisis pesisir yang telah lama terjadi. Pembentukan BOPPJ menjadi respons atas keterlambatan penanganan masalah pesisir yang seharusnya sudah dimulai sejak satu hingga dua dekade lalu.

Meski demikian, terdapat kekhawatiran bahwa fokus BOPPJ akan menyempit pada pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa sebagai solusi tunggal. Pandangan ini dapat menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pendekatan yang diambil adalah Perlindungan Pesisir Terpadu, bukan hanya solusi fisik semata.

Kondisi pesisir pantura Jawa saat ini menghadapi tantangan multidimensional yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan, abrasi pantai yang terus-menerus, serta kenaikan muka air laut global, semuanya berkontribusi pada kerentanan wilayah ini. Daerah-daerah padat penduduk dan pusat ekonomi di sepanjang pantura sangat rentan terhadap dampak-dampak tersebut.

Pembentukan BOPPJ oleh Presiden Prabowo merupakan upaya konkret pemerintah untuk mengatasi krisis ini secara terkoordinasi. Badan otorita ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perlindungan pesisir. Tujuannya adalah untuk mengamankan wilayah pesisir dari ancaman yang dapat menyebabkan hilangnya daratan dan mengganggu kehidupan sosial ekonomi.

Namun, penyempitan istilah BOPPJ menjadi 'Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Jawa' oleh sebagian pihak berpotensi menyesatkan pemahaman publik. Hal ini seolah-olah mengindikasikan bahwa satu-satunya solusi yang dipertimbangkan adalah pembangunan tanggul raksasa. Padahal, perlindungan pesisir adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan yang jauh lebih holistik dan tidak bisa diselesaikan dengan satu metode tunggal.

Indonesia diberkahi dengan garis pantai yang sangat panjang dan beragam, mencakup delta lumpur yang dinamis, pesisir berkarang, kawasan mangrove yang produktif, hingga kota-kota besar dengan masalah penurunan tanah. Keragaman geomorfologi ini menuntut solusi perlindungan pesisir yang adaptif dan spesifik untuk setiap lokasi. Memaksakan satu format raksasa yang seragam tidak akan efektif dan berpotensi merusak ekosistem lokal.

Perlindungan pesisir tidak hanya soal konstruksi fisik, tetapi juga melibatkan kerangka pikir yang utuh dan menghindari solusi tunggal. Negara-negara lain seperti Belanda, Jepang, Bangladesh, dan Vietnam telah berhasil mengendalikan risiko pesisir dengan menerapkan pendekatan berlapis. Mereka mengombinasikan tanggul, sabuk hijau mangrove, pengaturan tata air, pemulihan lahan basah, serta manajemen pemompaan air tanah.

Indonesia memiliki modal ekologi yang jauh lebih kaya, namun diskursus publik dan kebijakan seringkali masih terpaku pada struktur beton sebagai ikon perlindungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerusakan pesisir seringkali bermula dari degradasi wilayah daratan, seperti berkurangnya sedimen, hilangnya fungsi infiltrasi tanah, konversi lahan basah, hingga penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah berlebihan. Oleh karena itu, ketangguhan pertahanan pesisir ditentukan oleh kesehatan tanah dan lanskap di belakangnya, bukan hanya struktur beton di garis pantai.

Penggunaan terminologi oleh pemerintah memegang peranan strategis dalam membentuk persepsi publik dan dukungan terhadap kebijakan. Istilah giant sea wall, meskipun teknis, rawan digoreng secara politis dan membangun citra bahwa hanya ada satu solusi berupa tembok raksasa. Hal ini mengabaikan ruang dialog tentang berbagai alternatif yang lebih adaptif dan komprehensif.

Tembok besar seringkali terkesan menakutkan, mahal, dan berpotensi menggusur ruang hidup masyarakat, memicu resistensi dari masyarakat sipil. Pemerintah dapat menggunakan istilah yang lebih luas dan inklusif, seperti “perlindungan pesisir terpadu” atau “strategi adaptasi pesisir berlapis”. Terminologi ini memungkinkan pemerintah menjelaskan bahwa program yang dijalankan bukan hanya pembangunan struktur keras, tetapi juga mencakup rehabilitasi mangrove secara masif, minimisasi ekstraksi air tanah, pemulihan polder, pengaturan ruang kota, hingga pengelolaan sedimen di delta dan muara sungai.

Dengan komunikasi yang tepat, masyarakat dapat memahami niat baik pemerintah yang menawarkan paket kebijakan komprehensif, bukan sekadar resep tunggal tembok raksasa. Kegagalan dalam mengelola terminologi dapat berdampak pada persepsi publik mengenai partisipasi, di mana banyak masyarakat sipil merasa proyek GSW terlalu tertutup tanpa memberi ruang bagi masukan warga. Keterlibatan masyarakat sejak awal adalah kunci keberhasilan coastal protection.

Di banyak negara, masyarakat justru menjadi aktor utama dalam restorasi mangrove, pemulihan lahan basah, dan sistem polder berbasis komunitas. Indonesia memiliki modal sosial yang besar untuk melakukan hal serupa jika ruang partisipasi dibuka selebar-lebarnya. Ketika warga memahami bahwa perlindungan pesisir mencakup kombinasi rekayasa alam dan struktur, serta memerlukan perubahan perilaku bersama seperti minimalisasi pengambilan air tanah atau pengendalian tata ruang, dukungan dapat datang lebih mudah.

Pemilihan terminologi yang tepat juga menentukan bagaimana pemerintah dapat menjelaskan urgensi dan manfaat dari pendekatan berlapis. Misalnya, di kawasan dengan penurunan tanah ekstrem, tanggul memang diperlukan, tetapi hanya efektif jika disertai pengurangan ekstraksi air tanah, pemulihan sedimen, dan peningkatan infiltrasi di wilayah hulu. Sementara itu, di kawasan pesisir yang masih memiliki ekosistem mangrove yang sehat, restorasi alam justru lebih efektif daripada membangun struktur beton.

Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan strategi pertahanan pesisir yang benar-benar menyeluruh, adaptif, dan berbasis sains. Setelah struktur badan otorita terbentuk dengan personalia yang memadai, idealnya BOPPJ segera melakukan zonasi atau segmentasi garis pantai berdasarkan pertimbangan geomorfologi. Hal ini bertujuan untuk menentukan solusi yang tepat di setiap zona dan segmen pantai yang spesifik, mengingat ancaman perubahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu proyek simbolik.

Sumber: AntaraNews