Buka Rakernas APKASI, Mendes PDTT Sebut Angka Pengangguran di Desa Turun 1,21 persen

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Angka pengangguran di desa mengalami penurunan sebesar 1,21 persen yakni dari 4,93 persen pada tahun 2015 menjadi 3,72 persen di tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Rabu (21/8).

"Angka pengangguran di desa pada tahun 2018 sebesar 3,72 persen. Angka ini lebih kecil dari angka pengangguran di kota yang mencapai 6,34 persen. Angka pengangguran di kota juga menurun, tapi masih lebih besar dari angka pengangguran di desa," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2019 di Hotel Nusa Dua, Bali.

mendes pdtt eko putro sandjojo saat rapat kerja nasional apkasi di nusa dua bali

Tak hanya itu, menurut Eko, pendapatan per kapita masyarakat desa juga mengalami peningkatan dari Rp550 ribu pada tahun 2014 menjadi Rp804.011 di tahun 2018. Rata-rata peningkatan warga desa meningkat 6,13 persen per tahun dalam kurun waktu empat tahun tersebut.

"Dana desa membantu menaikkan income (pendapatan) per kapita di perdesaan," ujarnya.

Menurutnya, penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat perdesaan tersebut tidak lepas dari kerja keras pemerintah kabupaten dan komitmennya dalam mengawasi dana desa. Ia berharap, Rapat Koordinasi Nasional APKASI tersebut dapat membuahkan pemikiran yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan kabupaten dan desa.

"Semoga bisa melahirkan pemikiran yang membuat legacy untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua APKASI, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah kabupaten bersama APKASI berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga tengah serius mendorong penjualan UMKM melalui startup.

"Tema Rapat Kerja Nasional ini adalah Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik. Tema ini diangkat sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah kabupaten dalam melayani masyarakat, sesuai arahan presiden," ujarnya.

(mdk/hhw)