Budi Waseso klaim lebih tegas dari Duterte
Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Purn) Budi Waseso mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap bisnis narkotika yang masih beredar di lembaga permasyarakatan (lapas). Menurutnya, para oknum tersebut harus dibasmi supaya kapok.
Buwas juga mengaku dirinya lebih tegas dari sikap Presiden Filiphina Rodrigo Duterte yang ganas terhadap para pelaku narkoba. Untuk diketahui, Duterte siap memberikan hukuman mati bagi siapapun yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.
"Orang-orang itu (oknum lapas dan jaringan narkoba) jangan dipidanakan, bantai saja. Saya lebih gila dari Duterte, cuma tidak punya kewenangan saja," tegas Buwas di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (5/3).
"Saya memang harus jadi gila. Kalau tidak gila, tidak nyambung sama orang-orang gila itu," tambahnya.
Mantan Kabareskrim ini melihat, jika para bandar atau pelaku narkoba tak diberikan hukuman yang berat capaian BNN selama ini sia-sia. Sebab, hanya memindahkan para bandar ke lembaga permasyarakatan yang tak kapok memutar roda bisnis barang haram.
"Kita hanya jadi pemadam kebakaran, ini jadi pekerjaan sia-sia BNN. Hanya tempatnya yang berganti ke lembaga kemasyarakatan," ucapnya.
Sepanjang 2017 sendiri BNN telah menangani sekitar 29 ribu kasus peredaran narkotika yang mana 90 persen melibatkan jaringan di dalam lapas. Oleh karenanya, Buwas menyodorkan gagasan kepada pemerintah menyertakan buaya untuk menjaga para napi narkoba.
"Saya membuat konsep itu tidak main main," tandasnya.
Terhitung hari ini, Buwas yang menyandang bintang tiga itu resmi pensiun dari jabatan kepala BNN yang digantikan mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektur Jenderal Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 14/M Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional, Irjen Pol. Drs Heru Winarko, SH telah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaKegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaBansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaBudi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Mayor Dedi Hasibuan dilakukan di Kodam I Bukit Barisan.
Baca Selengkapnya