Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandi Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara menegaskan bahwa jalan tol adalah milik semua rakyat. Tidak bisa diklaim milik penguasa tertentu atau dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Hal ini disampaikan Suhendra menanggapi pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang mengatakan bahwa rakyat yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak boleh menggunakan jalan tol yang dibangun di era Jokowi.

"Logika berpikir Wali Kota Semarang ini sangat aneh dan di luar nalar akal sehat," ujar Suhendra dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (3/2).

Dia menjelaskan, jalan tol berdasar UU Jalan No 38 tahun 2004 adalah milik negara. Menurutnya, jalan tol adalah bagian dari jalan nasional dan korporasi seperti Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hanya mengelola konsesi dalam mencari pengembelian biaya investasi dan keuntungan. Dia menekankan, presiden sekalipun bukan pemilik atas jalan tol di Indonesia.

"Termasuk Presiden Joko Widodo, bukan pemilik sejengkal pun jalan tol di Indonesia. Ini hal substansial yang harus dipahami oleh Wali Kota Semarang agar jangan sembarang bicara," terangnya.

Di sisi lain, Suhendra mengapresiasi Jalan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi. Namun prestasi itu tak serta merta menjadikan gelap mata dan melupakan rangkaian sejarah dan peristiwa dalam perencanaan, proses pembebasan lahan, proses konstruksi, skema pembiayaan, hingga beroperasinya ruas-ruas jalan tol tersebut.

"Membangun jalan tol di Indonesia tidak serta merta jadi (terlaksana) dalam kurun waktu 1-3 tahun, jika terdapat proses pembebasan lahan. Ini kesimpulan saya, tesis saya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik dan empirik di lapangan," kata Suhendra.

Tak hanya itu, Suhendra juga menyatakan bahwa jauh sebelum Joko Widodo berkuasa, Presiden SBY sudah memberikan fundamen dan policy yang siginifikan sejak tahun 2005 untuk menyelesaikan 24 ruas Tol Trans Jawa. Riwayat ini tidak bisa dihapus, karena terekam dalam dokumentasi-dokumentasi dan jejak digital.

"Jadi Tol Trans Jawa ini dirancang dan dilaksanakan sejak Kementerian PUPR, masih disebut Departemen PU. Dalam era SBY lah, Badan Regulasi (BPJT) terbentuk, peraturan perundangan disiapkan, dan pelaksanaan konstruksi Tol Trans Jawa dilaksanakan," ungkapnya.

"Saya dapat menyampaikan ini karena saya ikut dalam proses tersebut. Kami bertanggung jawab langsung kepada Menteri PU, saat itu adalah Bapak Joko Kirmanto. Saat itu Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Badan Litbang PU, yang tidak incharge dalam proses pengambil kebijakan dan prosesnya," tandas mantan Staf Khusu Menteri PU tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi mengajak para pengusaha di Jawa Tengah mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square.

"Mari kita dukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada yang pernah lewat jalan tol? Berapa lama dari Semarang ke Jakarta?" tanya Hendrar di hadapan para pengusaha, Sabtu (2/2).

Para pengusaha yang hadir kompak menjawab "5 jam," teriak mereka.

Hendrar yang juga Wali Kota Semarang itu menyebut jika para pengusaha ini tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf maka tidak usah memakai jalan tol.

"Kalau tidak mau mendukung Jokowi jangan pakai jalan tol," ungkap Hendrar yang disambut tawa para hadirin.

Kemudian, dia meminta kepada para pengusaha agar memastikan dukungan kepada paslon nomor urut 01. "Kalau punya pacarnya tidak dukung Jokowi, ganti pacar yang pilih Jokowi," ungkap Hendrar.

Dalam pertemuan ini, hadir Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Jokowi-Ma'ruf, Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.