Merdeka.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkapkan setidaknya ada 1800-an Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk itu, BP2MI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk memperkuat sinergi dengan pusat.

Dia mengaku, PMI asal Sulsel yang bekerja di sejumlah negara per tahunnnya mencapai 907 orang. Tetapi disaat bersamaan, BP2MI memperkirakan PMI non prosedural atau ilegal asal Sulsel bisa mencapai 1800-an orang per tahunnya.

"Rata-rata mereka yang tidak terdaftar (PMI ilegal), dua kali lipat dari jumlah yang resmi," kata Benny di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (14/6).

Untuk itu, dia meminta kepada Pemprov Sulsel untuk masif menyosialisasikan Undang Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Benny berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai pemerintah desa.

"Sosialisasi ini untuk memperkuat sinergi antara (pemerintah) pusat dengan daerah, karena UU nomor 18 tahun 2017 memberikan mandat tegas. Mana tugas pusat dalam hal ini BP2MI badan ketenagakerjaan, kemudian Menlu dan mana yang menjadi tugas dari pemerintah provinsi kabupaten kota bahkan desa," urainya.

Benny mengungkapkan PMI asal Sulsel bekerja di sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, negara di Timur Tengah, dan sejumlah negara yang berdasarkan pengendalian pemerintah setempat.

"Pertama, tidak ada lagi penempatan ilegal. Harus melalui kendali pemerintah, kontrol pemerintah. Kedua, bagaimana negara juga pemerintah daerah mempersiapkan pekerja yang terampil, profesional, mereka terdidik, mereka terlatih, mereka yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih," jelasnya.

"Kemampuan berbahasa asing dan semua itu akan menjadi nilai tawar. Bagi pekerja kita dihargai, dihormati dan bahkan mendapatkan gaji yang tinggi dengan penempatan dan tidak akan ada lagi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, termasuk pemutusan kerja sepihak," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani menambahkan, Dinas Ketenagakerjaan Sulsel sudah melakukan pelatihan di beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja luar negeri.

"Tersedia tenaga pembina dan pengajar bagi putra-putri asal Sulsel yang ingin menjadi tenaga imigran resmi," ujarnya.

Abdul Hayat mengaku, dengan modal kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, sangat yakin bisa sama-sama mengatasi tenaga kerja luar negeri atau imigran.