BNPT: Penanganan terorisme tidak selamanya menggunakan hard approach

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan sinergi dalam melakukan program penanggulangan terorisme. Tidak hanya di dalam negeri dengan 36 kementerian dan lembaga, tetapi juga dengan badan-badan dunia yang bertanggungjawab menangani terorisme.

BNPT bergabung dengan 30 negara di seluruh dunia di bawah wadah Global Counter Terrorisme Forum (GCTF) yang tugasnya membahas berbagai fenomena dan penanganan terorisme secara global. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat aktif di forum ini.

Ini dibuktikan dengan dipercayanya Indonesia menjadi co host the Second Regional Workshop on Initiative on Addressing the Challenge of Returning Families of Foreign Terrorist Fighters (FTF) di Nusa Dua Bali, 7-8 Mei 2018. Di forum ini, Indonesia akan banyak memberikan pengalaman dalam melakukan penanganan FTF dengan soft approach, seperti yang telah dilakukan BNPT selama ini.

"Workshop GTCF ini akan membahas berbagai isu terorisme, dan fokusnya tentang returnees dan keluarga FTF. Indonesia kebetulan punya pengalaman masalah itu sehingga kita akan sharing dengan mereka. Intinya, penanganan terorisme tidak selamanya menggunakan hard approach, tapi soft approach seperti yang telah kita lakukan," ujar Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dalam keterangannya, Senin (7/6).

Suhardi mengungkapkan, saat ini sudah lebih 600 returnees FTF dan keluarganya yang kembali dari Suriah. Ini menjadi ancaman tersendiri karena mereka sudah radikal sehingga kalau tidak dimonitor dan diperhatikan bisa menjadi ancaman. Apalagi tidak hanya fighter-nya saja, tapi ada keluarganya yaitu istri dan anak sehingga harus ada penanganan khusus.

BNPT sudah beberapa kali memulangkan keluarga FTF dari Turki ke Indonesia. Mereka tetap ditangani secara intensif bersama stakeholder lain seperti Kementerian Sosial dan Kepolisian agar tidak merasa dimarjinalkan. Artinya, mereka harus disentuh dan terus dilakukan upaya untuk mereduksi tingkat radikal mereka sehingga nantinya bisa kembali di tengah masyarakat dan bisa berreintegrasi secara sosial.

"Itulah yang kita bahas di forum ini. Dan banyak negara peserta sangat tertarik belajar dengan cara-cara soft approach Indonesia dalam menangani keluarga FTF ini. Selain itu, kami juga bahas berbagai persoalan yang terjadi di negara-negara lain," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.

Menurut Suhardi, pertemuan ini merupakan lanjutan dari forum-forum sebelumnya. Bertindak sebagai tuan rumah kegiatan ini adalah Amerika Serikat (AS) dan Belanda, sedangkan Indonesia, meski menjadi tempat pelaksanaan, hanya menjadi co-host. Delegasi AS dipimpin Irfan Saeed, Director for the Office of Countering Violent Extremism, Department of State, United State of America, sedangkan delegasi Belanda dipimpin Lars Tummers, Special Envoy on Counterterrorism, Ministry of Foreign Affairs, the Netherlands.

Sebelumnya telah digelar forum GCTF di Abu Dhabi, Belanda, dan New York. Setelah di Bali, GCTF akan bersidang lagi di badan PBB United Nations Office of Counter Terrorisme di New York dengan membahas berbagai macam isu terkait kontra terorisme. Suhardi rencananya akan hadir di forum itu juga untuk memaparkan program soft approach.

Suhardi menambahkan, di Indonesia, sejauh ini banyak titik masuk FTF, terutama melalui bandara-bandara internasional seperti Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan lain-lain. Karena itu, BNPT juga terus melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, Imigrasi, untuk mendeteksi mereka.

Tidak hanya itu, BNPT juga telah bekerjasama dengan otoritas keamanan Turki untuk mengawasi daerah perbatasan dengan Suriah. Tujuannya, mereka bisa memberikan informasi lebih awal bila ada FTF asal Indonesia yang akan kembali.

"Dengan begitu kami bisa monitoring keberadaan mereka. Kalau informasi itu terlambat dan mereka sudah tersebar di sini, akan lebih sulit mendeteksi dan kemudian menangani mereka," imbuh Suhardi.

Di sinilah, ungkap Suhardi, pentingnya bantuan dari Pemda, Pemkab, Pemkot, Polda, dan Polres untuk memonitor FTF dan keluarganya yang telah kembali. Dengan demikian, penanganan mereka akan lebih efektif sehingga mereka yang telah salah jalan ini bisa kembali berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan. Bahkan tidak hanya FTF, BNPT juga terus memonitor 600 lebih mantan napi terorisme. Mereka juga diberikan akses dan dipantau agar tidak dimarjinalkan.

Bagi yang masih keras, imbuh Suhardi, BNPT akan terus menyentuh dan memperbaiki ideologi mereka. Tapi kalau tetap keras dan melakukan tindakan menyimpang baru akan lakukan hard approach.

"Sekarang aja 600 lebih mantan napiter. Coba kalau mereka masing-masing punya dua anak, maka ada 1.200 anak mantan teroris. Itu tersebar di Indonesia. Mereka harus diselamatkan jangan sampai frustasi," tuturnya.

"Anak-anak ini korban, enggak ngerti dan hanya dibawa orangtuanya di sana. Mereka dicap sebagai anak teroris karena ideologi orangtuanya. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dilakukan dengan hard approach, tetapi dengan soft approach dengan hati dan kemanusiaan," tambahnya.

Contohnya, tegas Suhardi, anak Imam Samudera, yang pertama kali muncul berusia 6 tahun, karena tidak mendapat penanganan saat itu, 12 tahun kemudian, ia ikut berperang di Suriah dan tewas. Bandingkan sekarang dengan anak Amrozi, terpidana mati kasus bom Bali, Mahendra.

Pemuda yang sekarang 23 tahun itu sejak berusia 10 tahun sudah minta belajar membuat bom ke pamannya, Ali Fauzi. Itu dilakukan untuk melakukan balas dendam atas eksekusi orangtuanya. Tapi sekarang ia sudah sadar dan ikut program-program pencegahan terorisme bersama BNPT.

"Bahkan pada 17 Agustus lalu, Mahendra menjadi pengibar bendera Merah Putih di kampungnya di Tenggulung, Lamongan. Artinya, segala sesuatu yang keras pun kalau kita sentuh mereka, kita beri perspektif yang baik, kita beri harapan, Alhamdulillah dilunakkan," pungkasnya.